Indonesia Dorong Kolaborasi Internasional Guna Wujudkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengungkapkan Presidensi G20 Indonesia sebagai momentum wujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA Lenny N Rosalin mengatakan perlu peran dari berbagai pihak dan kalangan, terutama masyarakat untuk bersama-sama melakukan berbagai upaya mempercepat pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, keterwakilan perempuan, dan keberpihakan kepada isu-isu perempuan lainnya.

Baca Juga: KPPPA Dorong Pemahaman Terkait Perspektif Gender dan Anak kepada Seluruh Lapisan Masyarakat

"Berdasarkan hal tersebut KemenPPPA sebagai Kementerian pengampu pemberdayaan perempuan sekaligus menginisiasi penyusunan policy note dengan tujuan untuk memberikan masukan pada enam (6) isu yang telah diidentifikasi memiliki dampak besar bagi kesenjangan gender dan pemberdayaan perempuan. Adapun keenam isu prioritas tersebut adalah ekonomi digital, kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, energi, dan pendidikan," ujar Lenny dalam FGD Penyusunan Policy Note untuk Rekomendasi Ministerial Meetings Presidensi G20 tahun 2022.

Lenny mengatakan bahwa policy note ini akan dirancang dengan ringkas, padat, namun komprehensif agar ke depannya dapat menekan angka kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan dan dapat membawa isu kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan bisa lebih optimal dalam sektor pembangunan nasional.

Tentunya sebelum melakukan penyusunan policy note ini, KemenPPPA membutuhkan masukan dengan berdialog bersama perwakilan enam (6) kelompok kerja (working group), perwakilan dari co-Sherpa, serta sejumlah mitra pembangunan.

Baca Juga: Kementerian PPPA Minta UPTD PPA Respons Kekerasan Berbasis Gender Online

"Dialog ini secara umum bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan terakhir pembahasan pada masing-masing working group serta mendiskusikan langkah yang dapat ditempuh untuk mendorong integrasi isu kesetaraan gender dalam pembahasan di enam working group yang masuk dalam isu prioritas. Saat ini, kami telah menyusun draft policy note yang targetnya akan rampung sebelum Ministerial Conference on Women’s Empowerment (MCWE) 2022 pada Agustus, di Bali. Pada kesempatan ini kami juga meminta dukungan dan komitmen dari masing-masing working group untuk dapat memberikan masukan dalam penyusunan policy note agar dapat selesai sesuai dengan yang kami harapkan," ujar Lenny.

Selain pelaksanaan Ministerial Conference on Women's Empowerment (MCWE) 2022, Lenny mengungkapkan bahwa KemenPPPA memiliki agenda lain yakni inisiasi penyusunan Gender Task Force sebagai embrio dari terbentuknya Working Group di forum G20.