Hasil Survei: Penolakan Orang Berlatar Belakang FPI Menjadi Tetangga, Guru Negeri, dan Pejabat Publik Tidak Mencapai 50 Persen
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Lembaga survei Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC) melakukan survei tekait tingkat intoleransi pada Komunis, ISIS, LGBT, Ateis, dan Yahudi.
Dalam survei kali ini, SMRC menetapkan 3 indikator utama yakni kesediaan bertetangga, pekerjaan, dan menjadi pejabat publik.
Dalam survei tersebut, didapati mayoritas warga menolak orang dengan latar belakang Komunis (PKI), ISIS, LGBT, Ateis, dan Yahudi.
Selengkapnya mengenai survei tersebut:
Baca Juga: Hasil Survei: Mayoritas Warga Menolak LGBT Menjadi Tetangga, Guru Sekolah Negeri, dan Pejabat Publik
SMRC juga memasukkan kelompok-kelompok yang sudah dilarang di Indonesia, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Negara Islam Indonesia (NII).
Terkait FPI, warga atau responden yang menolak orang-orang dengan latar belakang organisasi tersebut menjadi tetangga mendapat angka 34 persen.
Dalam hal pekerjaan yang difokuskan pada guru sekolah negeri, angka keberatan pada orang berlatar belakang FPI mencapai 37 Persen.
Sedangkan untuk menjadi pejabat publik, angka penolakan terhadap orang-orang berlatar belakang FPI juga tidak mencapai 50 persen yakni 41 persen.
Menurut Pendiri SMRC, Saiful Mujani, sumber intoleransi di samping nilai-nilai yang dianut dan tidak disetujui oleh masyarakat, juga mencakup aspek legalnya, yakni jika negara tidak mengakui.
“Faktor negara seperti undang-undang dan ideologi yang dianut negara membentuk perilaku masyarakat,” jelas Saiful sebagaimana dalam keterangan resmi yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, dikutip Jumat (24/6/22).
Saiful juga mengatakan bahwa isu toleransi masih jadi masalah serius di Indonesia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto
