Permudah Masyarakat, PLN Hadir di Mal Pelayanan Publik

Meningkatkan layanan listrik kepada pelanggan PT PLN (Persero) hadir di Mal Pelayanan Publik (MPP) besutan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). 

Keterlibatan langsung PLN ini ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KemenPANRB dengan 17 Kementerian/Lembaga/Korporasi yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin.

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menjelaskan pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. MPP ini diadakan untuk membantu pelayanan publik bagi masyarakat lebih mudah dan juga bisa mendorong peningkatan investasi.

 Baca Juga: Tingkatkan Kapabilitas Keamanan Siber, PLN Perkuat Kerja Sama dengan BSSN

"Sudah seyogyanya MPP ini harus ada di seluruh wilayah di Indonesia. Saya mengapresiasi langkah kerja sama dan dukungan dari semua pihak untuk bisa membuat MPP ini berhasil. Ini bisa menjadi salah satu tolak ukur reformasi birokrasi nasional. Saya minta ini menjadi perhatian bersama," ujar Ma'ruf dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (29/6/2022).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan dalam menciptakan pelayanan kelistrikan yang prima bagi masyarakat PLN hadir tak hanya secara digital melalui ponsel pintar para pelanggan. 

Selain itu, Ia menyebut PLN juga hadir untuk langsung menjawab kebutuhan layanan kelistrikan masyarakat melalui gerai di Mal Pelayanan Publik.

"Saat ini memang kami mempunyai PLN Mobile yang bisa secara cepat dan tanggap menjawab kebutuhan layanan kelistrikan pelanggan. Namun kami sadar kehadiran langsung kami untuk melayani masyarakat juga penting agar pelanggan semakin puas dalam mendapatkan layanan kelistrikan," ujar Darmawan.

Darmawan mengatakan, dalam gerai di MPP ini PLN akan melayani seluruh kebutuhan pelanggan mulai dari pasang baru listrik, layanan tambah daya dan juga menjadi posko pengaduan bagi masyarakat.

Namun yang terpenting, melalui gerai ini bisa menjadi one stop services bagi pelanggan maupun investor yang ingin mengakses berbagai layanan di PLN Grup.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ad Intern, Mahfud MD menjelaskan hadirnya MPP ini merupakan langkah pemerintah untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Upaya ini untuk mempercepat izin usaha bagi masyarakat dan juga menjadi one stop services bagi pengaduan masyarakat.

"Langkah ini dilakukan untuk bisa meningkatkan daya saing global sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Mahfud.

Hingga Juni 2022, sudah ada 59 MPP yang beroperasi untuk melayani masyarakat. Targetnya, hingga akhir tahun nanti ada 11 provinsi lagi yang akan dikebut untuk pembentukan MPP dan 2024 mendatang seluruh MPP ada di seluruh wilayah Indonesia.