Pemprov DKI Jakarta Pimpinan Anies Baswedan Tutup Holywings, Omongan Gembong PDIP 'Nyeruduk' Banget: Pejabat Itu Harus...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritik lemahnya pengawasan Gubernur Anies Baswedan beserta anak buahnya terhadap restoran, bar, hingga diskotek.

Hal ini diutarakan Gembong saat menanggapi pencabutan izin usaha seluruh gerai Holywings di Jakarta.

"Pejabat itu harus melakukan pengawasan terhadap pelanggaran. Kalau sampai (pelanggaran) terjadi, berarti pengawasan lemah. Karena pengawasan lemah, terjadi pelanggaran,” ucap Gembong, Rabu (29/6).

Anies mencabut izin Holywings lantaran restoran dan bar tersebut tak memiliki izin usaha bar maupun alkohol untuk minum di tempat.

Gembong merasa heran lantaran izin ini baru dipermasalahkan sekarang, padahal Pemprov dinilai harus terus mengawasi usaha yang sedang berjalan. Terutama terkait izin usaha.

Baca Juga: Pemprov DKI Pimpinan Anies Baswedan Dapat Penghargaan Lagi, Gembong PDIP: Faktanya Berbanding Terbalik!

"Pengawasan harus sesuai dengan izin yang diberikan. Antara izin dan kegiatan di lapangan harus sesuai. Ketika ada ketidaksesuaian, di situ peran penindakan,” katanya.

Namun, Pemprov disebut baru melakukan penindakan saat sudah ramai kasus promo alkohol gratis untuk pemilik nama Muhammad dan Maria.

''Ketika sudah ramai, baru berbuat dan seolah ini dilakukan penindakan karena ada perintah," tuturnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menyebut Pemprov justru mencari alasan untuk mencabut izin Holywings setelah ramai promosi tersebut.

"Sudah ramai, sudah viral, baru pemprov bertindak. Kalau tidak terjadi kegaduhan, mungkin pemprov akan diam saja," tambah Gembong.