Ada 2 Outlet Holywings di Medan, Sapma PP Desak Bobby Nasution: Tidak Ada Tawar-menawar, Tutup Holywings!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Massa dari Satuan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) menggelar aksi di depan kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Kamis (30/6). Aksi itu buntut dari promosi minuman beralkohol gratis bagi pemilik nama Muhammad dan Maria yang dilakukan oleh Holywings Indonesia.

Koordinator Aksi Fahrul Haviz Efendi menyebut, pihaknya meminta agar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mendesak Wali Kota Medan Bobby Nasution mencabut izin Holywings.

Baca Juga: Edy Rahmayadi Dukung Holywings di Sumut Ditutup, Warganet Terbelah: Kalau Cuma Holywings, Pansos Namanya

Seperti diketahui, di Sumut hanya ada dua outlet Holywings. Kedua outlet itu berada di Kota Medan, yakni di Jalan Ahmad Rivai Kecamatan Medan Polonia dan Jalan Merak Jingga, Kecamatan Medan Barat. "Kami meminta atensi Bapak Gubernur untuk menindaklanjuti ke Pemko Medan agar menutup perizinan Holywings," kata Fahrul.

Dia menyebut promosi yang dilakukan oleh Holywings merupakan sebuah penistaan agama. Untuk itu, pihaknya meminta Holywings untuk segera ditutup. "Tidak ada tawar-menawar dengan apa yang sudah dibuat oleh Holywings," sebutnya.

Selain menggelar aksi, Fahrul mengatakan pihaknya juga telah melaporkan kasus tersebut ke Polda Sumut. "Sudah, kader PP sudah melakukan laporan ke Kapolda di ruang SPKT," pungkasnya.

Tak lama setelah menggelar aksi, massa lalu ditemui oleh Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah. "Adek adek dari Sapma PP menyampaikan aspirasi, kami terima dengan baik. Kami sudah sampaikan untuk bersabar, pemerintah bekerja mengevaluasi seperti apa tindakan selanjutnya," kata Musa Rajekshah.

Atas kasus ini, Ijeck sapaan akrab Musa Rajekshah itu mengingatkan seluruh pengusaha, termasuk hiburan malam untuk tidak menyinggung hal-hal yang berbau SARA saat promosi. Ijeck meminta agar kasus serupa seperti yang dilakukan oleh Holywings tidak lagi terjadi.

"Saya mengimbau kepada seluruh pengusaha, apapun itu bentuk usaha kita, janganlah berbau SARA. Itu kan tidak baik. Saya harapkan tidak lagi terjadi hal seperti ini, cukup Holywings," ujarnya.

Terkait izin, Ketua DPD I Golkar Sumut itu menyebut hal itu merupakan wewenang dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, Pemprov Sumut menyerahkan terkait izin itu kepada Bupati/Wali Kota.

"Kaitan perizinan semuanya ada di kabupaten/kota. Biarlah kabupaten/kota yang bekerja. Nanti, kami lihat dan kami menerima apa yang menjadi keputusan kabupaten/kota dan akan kami evaluasi bersama," ujar Ijeck.