Majukan Keuangan Syariah, BPRS Didorong Lakukan Sinergi dan Kolaborasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan BPR/BPRS agar secepatnya melakukan inovasi guna dapat berkompetisi dalam melayani kepentingan ekonomi kecil dan UMKM.

Di samping persaingan dengan bank konvensional, BPR/BPRS juga mesti menghadapi shadow banking melalui fintech dengan regulasi yang lebih longgar dan kompetitif.

“Tantangannya adalah bagaimana niche product and market yang dipegang BPR/BPRS yang dapat melakukan penetrasi pasar sehingga dapat bertumbuh dengan baik. Harapannya BPR/BPRS dapat menjadi lembaga yang agile, adaptif, contributive, dan resilient dalam kontribusi dalam pengembangan UMKM di daerah masing-masing,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam webinar LPPI di Jakarta, kemarin. Baca Juga: Tak Kooperatif, LPS Pailitkan Pengurus dan Pemegang Saham BPR Citraloka Dana Mandiri

Dalam kesempatan yang sama, Direktur LPPI, Mulya E. Siregar mengungkapkan, arah kebijakan OJK yang nantinya ditetapkan di POJK 25 banyak beralih ke sustainable finance yang menjadi tantangan baru dan sangat penting bagi BPR/BPRS untuk dapat berinovasi dengan cepat.

"Saya berharap segala kebijakan dapat memajukan BPR/BPRS sehingga lebih kompetitif dan mendapatkan perhatian dari publik,” pungkasnya.

Ketua Umum Kompartemen BPRS Asbisindo, Cahyo Kartiko, memaparkan tantangan utama BPRS untuk bertumbuh di tengah persaingan yang semakin ketat.

Konsentrasi pendanaan dan bagi hasil tinggi, pemilihan portofolio pembiayaan berisiko tinggi, model bisnis yang kurang jelas, serta masih menggunakan teknologi sederhana menjadi tantangan utama BPR/BPRS saat ini. Baca Juga: LPS Imbau BPR/BPRS Adaptif Hadapi Transformasi Digital

“Transformasi digital merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari oleh industri termasuk industri BPR Syariah. Dengan adanya sinergi dan kolaborasi serta dukungan penuh dari otoritas, maka kebutuhan pasar akan transaksi digital oleh BPR Syariah akan lebih cepat terpenuhi,” jelasnya.