Praktik Politik Identitas Nempel Banget di Anies, Pembelaan PKS Keras

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jakarta II, Hidayat Nur Wahid mendukung Pemprov DKI yang merubah nama sejumlah jalan dengan nama tokoh-tokoh Betawi.

Perubahan nama sejumlah ruas jalan di Jakarta dilakukan melalui Keputusan Gubernur Nomor 565 Tahun 2022.

Baca Juga: Jelang 2024, Politik Identitas Diprediksi Masih Laku dan Makin Marak

Pria yang akrab disapa HNW ini menjelaskan, praktik perubahan nama sangat lumrah dilakukan di kota-kota di Indonesia. Apalagi, dengan pemilihan nama tokoh-tokoh Betawi, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Jakarta tentang peran mereka dalam meraih kemerdekaan. Dan atau membawa kemajuan bagi Jakarta.

“Tokoh-tokoh Betawi merupakan bagian dari perjalanan sejarah kota Jakarta, dalam kerangka Indonesia. Sehingga perubahan nama sebagian jalan di Jakarta dengan nama tokoh-tokoh Betawi adalah upaya yang positif untuk kembali menguatkan memori masyarakat Jakarta tentang tokoh-tokoh tersebut. Termasuk peran serta ketokohan mereka dalam memajukan Jakarta, Ibukota Indonesia,” ujar Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/7/2022).

Hidayat mencontohkan, Wali Kota Semarang juga baru saja (29/6/2022) meresmikan perubahan salah satu nama jalan di Semarang. Sebelumnya perubahan nama sejumlah jalan juga terjadi di Surabaya (28/5/2020), Makassar (24/10/2017), hingga Medan (10/11/2013).

Semua perubahan tersebut mengangkat nama tokoh yang dianggap berjasa bagi kota tersebut. Misalnya, di Semarang dipakai nama jalan Ki Nartosabdo, dan di Medan Jalan Tjong Yong Hian.

“Artinya, ini bukan khas Jakarta di era Gubernur Anies Baswedan saja. Karenanya sangat tidak masuk akal kalau dituduh bahwa upaya ini merupakan bentuk Politik Identitas. Terbukti perubahan nama jalan merupakan praktik yang lumrah. Apalagi, di Jakarta banyak tokoh Betawi yang berjasa dalam pembangunan. Kalaupun banyak di antara nama-nama baru, tersebut berasal dari tokoh agama, seperti Kyai, Haji, Hajah, dan Mualim, itu justru menjadi peningkatan nilai-nilai keagamaan yang menguatkan kebangsaan. Sebagaimana amanat Pancasila,” sambungnya.

Hidayat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini meminta kepada jajaran Pemprov DKI agar perubahan nama jalan, tersebut benar-benar tidak membebani warga Jakarta secara administratif maupun materiil.

Karena itu HNW mengapresiasi strategi jemput bola dan pelibatan institusi penerbit dokumen seperti Dukcapil, Polri, BPJS, hingga BPN, untuk menyiapkan beragam antisipasi bagi warga yang terdampak perubahan nama tersebut.

“Semoga perubahan nama jalan, ini menjadi momentum untuk mengenalkan tokoh dan mengembangkan budaya Betawi yang sarat akan nilai keagamaan dan kebangsaan kepada masyarakat luas. Serta menguatkan identitas Jakarta untuk menjadi kota Global, bahkan bila kelak tidak lagi menjadi Ibukota Indonesia,” pungkasnya.