Orang PDIP Kritik Kebijakan yang Dibuat Orang PDIP Juga, Said Didu Skakmat: Sampai Sini Jelas?

Kebijakan pemerintah memberlakukan pemakaian aplikasi MyPertamina untuk pembelian bahan bakar Pertalite mendapat kritikan dari Anggota Fraksi PDIP, Paramitha Widya Kusuma. Ia menilai, rakyat kecil selalui dibuat susah oleh pemerintah oleh kebijakan semacam itu.

"Pada dasarnya, saya tidak setuju dengan segala sesuatu yang membuat rakyat kecil ribet dan susah untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi hak mereka. Apalagi menggunakan aplikasi seperti itu, pasti banyak yang tidak paham," tegas Paramitha dilansir dari Fajar.co.id, Minggu, 3 Juli 2022.

Baca Juga: Berani Fitnah Habib Rizieq Soal Penutupan Holywings, Seorang Guru SD Ini Akhirnya....

Kritik tersebut pun langsung direspons oleh Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu. Ia mengingatkan kepada Paramitha bahwa pimpinan Indonesia dan Pertamina pun orang PDIP. 

"Sekedar mengingatkan: Presiden RI dan Komut Pertaminan adalah kader PDIP. Jelas ?" kata Said Didu melalui akun twitternya @msaid_didu.

Untuk informasi, Paramitha menilai akar permasalahan dari penggunaan aplikasi MyPertamina ada dua, yaitu subsidi tidak tepat sasaran dan bensin bersubsidi tidak sampai kepada yang berhak. Padalah, sebelum penerapan kebijakan aplikasi MyPertamina, dulu sudah ada program digitalisasi lebih dari 5.500 SPBU.

"Lalu apa hasilnya digitalisasi SPBU itu? Berarti kan selama ini digitaliasi tidak benar-benar dijalankan dengan baik, padahal digitalisasi itu sudah memakan dana triliunan rupiah," tegasnya. 

Maka dari itu, Paramitha menyarankan daripada memakai aplikasi baru lebih baik Pertamina mengoptimalkan penggunaan digitalisasi yang sudah dipasang sejak lama.

Sebab, kata dia, tujuan digitalisasi itu sudah jelas supaya Pertamina mempunyai data akurat dan transparan.

“Kalau saja penerapan digitalisasi itu dilakukan dengan baik, maka sebenarnya data penjualan Pertalite, Solar, dan Pertamax sudah ada, jadi tidak perlu lagi pakai aplikasi baru untuk beli Pertalite. Ini terkait dengan akar masalah yang kedua yakni soal pengawasan,” ujarnya.

Dengan demikian, Paramitha menyodorkan dua solusi mengenai polemik aplikasi MyPertamina. Pertama, kata dia, maksimalkan pemanfaatan digitalisasi.

Sebab, sudah lebih dari 90 persen SPBU dipasangkan alat digitalisasi di seluruh Indonesia tapi tidak dijalankan dengan baik.

“Itu saja dibetulkan pelaksanaannya. Kedua, BPH Migas tolong bekerja sesuai tupoksi. Ini kalau aplikasi MyPertamina gagal lagi dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada yang berhak, pasti yang diserang nanti Pertamina dan Patra Niaga, bukan BPH Migas,” ujarnya.