Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tawaran Putin Kembangkan Proyek Nuklir Layak Diterima

Tawaran Putin Kembangkan Proyek Nuklir Layak Diterima Kredit Foto: Spiegel
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyebut tawaran Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menggarap proyek nuklir di Indonesia layak diterima. 

"Berdasarkan pengalaman, kompetensi dan keandalan teknologi yang dimiliki oleh Rosatom, tawaran Putin untuk mengembangkan PLTN di Indonesia layak diterima," ujar Fahmy dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (4/7/2022).

Tawaran tersebut diterima saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kremlin. Pada saat pertemuan tersebut Putin menyatakan bahwa Rosatom State Corporation mempunyai pengalaman, kompetensi dan keandalan teknologi dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). 

Baca Juga: Bisik-bisik Putin ke Jokowi Soal Nuklir, Angin Segar buat Ibu Kota Baru?

Sebagaimana diketahui Rosatom telah mengembangkan PLTN yang terbesar di Rusia, yakni Novovoronezh Unit 6, yang berkapasitas 1.200 MW di Voronezh.  

Selain di darat, Roastom juga membangun PLTN Terapung KLT-40S,yang dapat berlayar menjelajahi sejauh 5.000 Km, dengan kapasitas sebesar 80 MW. Rosatom saat ini menggunakan teknologi nuklir generasi terbaru, tipe reaktor VVER 1200 dengan teknologi generation 3 Plus yang merupakan pertama di dunia, dengan masa operasi selama 60 tahun. Sistem Pengamanan teknologi VVER 1200 memiliki zero accident standard.

Fahmy mengatakan PLTN termasuk energi bersih, yang dapat melengkapi bauran energi baru terbarukan (EBT) pembangkit listrik di Indonesia. PLTN sekaligus dapat mengatasi kelemahan Pembangkit Tenaga Surya dan Bayu, yang tidak dapat memasok listrik secara penuh sepanjang waktu, karena sifatnya intermittent, yang tergantung cahaya matahari dan hembusan angin.

"Sebelum kerja sama Indonesia dan Rusia direalisasikan, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Energi Nasional (DEN) harus mengubah Kebijakan Energi Nasional (KEN), yang selama ini menempatkan energi nuklir sebagai alternatif terakhir," ujarnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Djati Waluyo
Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: