KRKP Sebut Jokowi Perjuangkan Politik Damai Ke Ukraina Dan Rusia Untuk Benahi Persoalan Pangan Dalam Negeri

Warta Ekonomi, Jakarta -

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia perlu didukung. Hal itu menjadi bukti komitmen pemerintah dalam membenahi persoalan pangan di dalam negeri yang turut terdampak dari perang. 

“Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saya kira sangat baik karena bisa jadi mengurai persoalan dan ancaman krisis pangan.” Ujar Said, Senin (4/6/2022).

“Langkah politik damai dan loby kepada Ukraina dan Rusia bisa menjadi jalan mengendur dan selesainya ketegangan dua negara. Hal ini sangat baik karena bisa sekaligus menyelesaikan masalah pangan,” sambungnya.

Menurutnya, kedua negara yang sedang berkonflik itu merupakan salah satu produsen pangan global, Rusia penyuplai bahan baku pupuk, sementara Ukraina eksportir gandum, jika keduanya bertikai maka otomatis akan mengganggu rantai pasok global yang mengakibatkan harganya melambung.

“Kita tahu bersama Ukraina dan Rusia merupakan produsen gandum dan bahan baku pupuk terbesar. Selama perang terjadi Ukraina tidak bisa mengirimkan gandum ke pasar global karena dihalangi Rusia. Akibatnya harga pangan terutama gandum, kedelai dan jagung naik dengan cepat,” jelas Said.

Said mengatakan terganggunya pasokan global juga berdampak bagi Indonesia yang masih mengandalkan impor gandum dan bahan baku pupuk dari kedua negara tersebut.

“Tentu saja hal ini mengganggu stabilitas dan ketahanan pangan global dan negara-negara yang mengandalkan pasokan pangannya dari pasar global Indonesia termasuk salah satu negara yang merasakan dampaknya, karena kita merupakan importir terbesar gandum kedelai dan bahan pupuk,” bebernya.

Lanjut Said, langkah yang dilakukan Presiden Jokowi menemui Presiden kedua negara itu dianggap sudah tepat demi menjaga stabilitas pangan, ekonomi dan politik dalam negeri. 

“Pemerintah tentu saja menghawatirkan hal ini. Jika harga terus naik maka bisa jadi terjadi instabilitas ekonomi dan politik dalam negeri,” ucapnya.

“Menghadapi tahun politik 2024 tentu situasi harus terkendali dengan baik. Jadi upaya perdamaian yang dilakukan presiden tidak hanya menguntungkan situasi pangan global namun yang lebih penting dalam negeri,” imbuh Said.

Ke dapan Said untuk mengatasi ancaman krisis pangan, ia mendorong agar pemerintah dapat memperkuat sektor ketahanan pangan dan meminimalisir ketergantungan terhadap negara lain.

“Ke depan tentu saja kita tidak lagi bisa mengandalkan pasokan pangan sepenuhnya dari impor karena ketika terjadi gangguan seperti sekarang kita langsung terancam. Upaya memperkuat produksi dalam negeri menjadi keharusan supaya kita lebih tahan pangan,” tukasnya.