Soal Kunjungan ke Rusia dan Ukraina, Connie Bakrie: Jokowi Bukan Tukang Sulap!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Analis masalah pertahanan dan militer Connie Rahakundini Bakrie mengatakan hasil kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Rusia dan Ukraina tidak dapat terlihat dalam waktu singkat. Sebab, pesan yang dibawa oleh Jokowi merupakan masalah yang sangat kompleks.

Hal tersebut ia ungkapkan dalam diskusi online “Jokowi Pembawa Misi Perdamaian” yang digelar DPP PSI, Selasa (5/7/2022) malam.

"Presiden Jokowi bukan David Copperfield, bukan tukang sulap. Hari ini datang, besok berubah," ujar Connie dalam siaran pers yang diterima Warta Ekonomi, Selasa (5/7/2022).

Baca Juga: Ada Misi Penting yang Tak Terungkap dari Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina, Apa Itu?

Dia menambahkan, dirinya telah berkali-kali menyatakan bahwa pemerintah Ukraina menjadikan negaranya sebagai mandala atau arena perang buat musuh-musuh Rusia yang jumlahnya banyak. Kompleksitas persoalan itu yang membuat perdamaian akan sulit terwujud.

"Namun, sulit bukan berarti mustahil. Jalur diplomasi harus dibuka, prosesnya bisa lama dan panjang. Kasus Bosnia saja membutuhkan 2-3 tahun sampai selesai," lanjut Connie.

Selain itu, Indonesia adalah bagian dari gerakan Non-Blok. Oleh karena itu, Indonesia harus bermain sebaik dan seaktif mungkin. "Tetapi pertama-tama kita harus memikirkan kepentingan nasional kita. Kemudian, tentu saja, memenuhi amanat konstutusi untuk menciptakan perdamaian dunia," jelasnya.

Seperti disampaikan Menlu Retno Marsudi, lanjut Connie, kunjungan Presiden Jokowi dilakukan mengingat 60 negara diperkirakan akan menjadi negara gagal jika food security dan energy security makin memburuk akibat perang di Eropa Timur tersebut.

Lebih jauh, Connie melihat Konflik Rusia-Ukraina dalam konteks upaya Amerika Serikat memantapkan kepemimpinan globalnya.

“AS sedang menggunakan perang ini untuk kepemimpinannya di dunia. Ini tidak fair. Ada 4.000 sanksi untuk Rusia, termasuk untuk warga sipil Rusia. Belum pernah ada sanksi sebanyak ini sepanjang sejarah. Aset warga sipil dirampas begitu saja. Banyak hal dilanggar negara yang so called mengusung demokrasi,” pungkasnya.