Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Gubernur Anies Baswedan Harap Simak! Pengamat Ini Beri Saran Atasi Polemik Perubahan Nama Jalan

Gubernur Anies Baswedan Harap Simak! Pengamat Ini Beri Saran Atasi Polemik Perubahan Nama Jalan Kredit Foto: Pemprov DKI Jakarta
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait dengan perubahan 22 nama jalan menuai kontroversi dan kritik dari berbagai pihak.

Menyoroti prahara nama jalan yang menjadi sorotan publik saat ini, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Kajian Politik Nasional Adib Miftahul menyebut bahwa mestinya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki beberapa manuver untuk menangani polemik perubahan 22 nama jalan di sejumlah wilayah Jakarta.

Baca Juga: ACT Tersandung Masalah yang Nggak Main-main, Wakilnya Mas Anies Baswedan Tegas: Ada yang Namanya...

"Saya sarankan kepada Pak Anies, birokrasi mengawal (polemik) ini, kalau perlu dia (Anies Baswedan) membentuk tim khusus. TGUPP Pak Anies ini kan banyak, TGUPP dimaksimalkan untuk mengawal ini dan punya tim khusus dari beberapa dinas terkait untuk mem-backup perubahan nama jalan ini beserta orang-orang yang mau mengubah secara administrasi," kata Adib saat dihubungi Warta Ekonomi, Rabu (6/7/2022).

Pengawalan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat, kata Adib, yang terdampak perubahan nama jalan akibat dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Adib mengatakan, pengawalan terhadap melingkupi perubahan administrasi kependudukan, surat tanah, surat mobil, kartu tanda penduduk (KTP).

Adib menilai, jika Pemprov DKI tidak memberikan solusi jitu atas polemik perubahan nama jalan, Anies Baswedan selaku Kepala Daerah akan terus menjadi bulan-bulanan publik.

"Ini baru menjadi solusi tanpa itu saya kira Pak Anies akan menjadi bulan-bulanan karena tadi saya katakan, jangan lupa kita tahu birokrasi kita seperti apa, kita berubah satu efek dominonya yang luar biasa," kata Adib.

Adib mengibaratkan, efek domino tersebut dengan kenaikan solar subsidi yang memiliki efek domino pada sektor kehidupan masyarakat lainnya.

"Kalau saya komparasi kepada misalnya kenaikan solar subsidi, sekarang misalnya jadi Rp7.000, bukan hanya solar yang naik, tapi efek dominonya yang panjang; cabai naik, transportasi naik, apapun menjadi naik semua, saya kira. Komparasinya lebih mudah seperti itu," katanya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Andi Hidayat
Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: