Jamin Hewan Kurban di Jakarta Bebas PMK , Anies Akui Ada Andil Luhut

Warta Ekonomi, Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaparkan bahwa pihaknya terus melakukan komunikasi dengan para pemasok hewan kurban. Selain itu, Anies juga mengatakan bahwa dirinya secara intens melakukan komunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan.

Komunikasi tersebut dilakukan, kata Anies, untuk menanggulangi masuknya hewan kurban yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku (PMK) dari luar Jakarta. Dengan komunikasi yang dia jalin, Anies yakin penanggulangan penyakit bisa ditangani.

"Kita komunikasi terus dan saya komunikasi rutin dengan Penanggung Jawab Jawa-Bali, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kita komunikasi dan review setiap perkembangan, jadi Insya Allah kondisi (PMK) terpantau,” kata Anies dalam keteranganya, Minggu (10/7/22).

Sementara itu, mengutip data dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, hingga berita ini ditulis, tercatat sekitar 58.010 hewan kurban yang ada di Jakarta.

Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan bahwa jumlah yang ada pada saat ini dipengaruhi oleh banyaknya kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Dia memaparkan, saat ini hewan kurban jenis sapi di Jakarta ada sekitar 21.000 ekor.

“Pada saat masuknya ternak kurban di DKI Jakarta kurang lebih 58.010 ekor, karena ada, terutama kebutuhan kambing dan domba. Kalau untuk sapi masih sesuai perhitungan 21.000, kemudian sisa adalah kambing dan domba,” papar Suharini, Minggu (10/7/22).

Selain itu, Suharini mengungkapkan bahwa ketersediaan hewan kurban di wilayahnya, tidak terlepas dari langkah cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berdasarkan keputusan yang cepat dan tepat, kata Suharini, banyak daerah pemasok yang akhirnya memilih Jakarta sebagai tempat memasok kebutuhan hewan kurban.

Sementara itu, Suharini juga mengatakan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan beberapa pihak di daerah luar Jakarta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kami juga membangun kerja sama dengan kawan-kawan daerah pemasok, di mana mereka lebih suka membeli dari Jakarta. Sehingga 58 ribu itu menghitung kebutuhan Jakarta lebih dari 47 ribu dan sisanya akan dibawa ke luar Jakarta,” jelas Suharini.