Menko PMK Muhadjir Sebut Digitalisasi Jawab Tantangan Pelaksanaan Bansos

Lanjutnya, strategi utama penguatan langkah-langkah digitalisasi bansos mencakup empat area prioritas yang berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Pertama, penguatan infrastruktur dan digital skill, penguatan regulasi, inovasi dan simplifikasi model, dan koordinasi antar K/L.

"Area pertama mencakupi peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung digitalisasi bansos beserta kesiapan KPM dan e-merchant dalam hal pengetahuan dan skills digitalisasi. Kemudian kesiapan infrastruktur ini didukung oleh penguatan regulasi. Lalu kedua faktor ini akan menopang perkembangan inovasi-inovasi dan simplifikasi model penyaluran bansos melalui media digital," jelasnya.

Baca Juga: Menko PMK: GPDRR di Bali Jadi Pengalaman Penting untuk Acara G20 Lainnya

Sementara itu, tambah Menko PMK, keberhasilan semua strategi ini bergantung dari strategi terakhir yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan kebijakan antarkementerian. Tanpa koordinasi yang baik antarkementerian, target bansos digital yang tepat sasaran dan meringankan beban KPM tidak akan tercapai.

"Yang perlu digarisbawahi, digitalisasi di Indonesia ini terutama di sektor bansos masih diperlukan usaha yang jauh lebih keras," kata Menko PMK.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya akan terus mendukung agar proses bansos bisa tersalurkan dengan cepat dan tepat.

"Akurasi data menjadi suatu kunci karena itu adalah awalnya kepada siapa akan disampaikan. Oleh karena itu, kami dari BI terus mendukung dan membantu semaksimal mungkin agar bansos bisa tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran," ungkapnya.