Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Anies Baswedan Mohon Pasang Kuping Baik-baik, Kali Ini PSI Nggak Main-main Kritisi Kebijakan Tempat Duduk Angkot: Tidak Efektif!

Anies Baswedan Mohon Pasang Kuping Baik-baik, Kali Ini PSI Nggak Main-main Kritisi Kebijakan Tempat Duduk Angkot: Tidak Efektif! Kredit Foto: Instagram/Anies Baswedan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan menerapkan kebijakan pemisahan penumpang pria dan wanita dalam angkutan Kota alias angkot.

Hal ini dilakukan mengingat terjadinya kembali masalah pelecehan seksual di kenadaraan tersebut.

Mengenai hal ini, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Eneng Malianasari mengritisi soal rencana kebijakan tersebut. Menurutya kebijakan ini dinilai hanya sebagai solusi jangka pendek.

Eneng mengatakan, rencana tersebut sulit diterapkan karena kapasitas angkot yang sedikit dan ruangnya sempit. Jika diterapkan, menurutnya akan menjadi kebijakan yang tidak efektif.

"Kebijakan tersebut tidak efektif, hanya sebagai solusi jangka pendek dan tidak berkepanjangan. Belum lagi Dishub tidak memikirkan ruang angkot yang sempit untuk membagi hal tersebut, berbeda dengan TransJakarta atau commuter line yang memiliki ruang luas," kata Eneng dalam keterangannya, Selasa (12/7/22).

Baca Juga: Kasihan Juga Pembenci Anies Baswedan... Refly Harun Bongkar Kemampuan di Atas Rata-rata Anies Dibanding Gubernur Sebelumnya, Simak!

Anggota Komisi C DPRD DKI ini menyebut jika diterapkan, masalah yang terjadi bukan hanya soal implementasinya saja. Pemprov akan kesulitan melakukan pengawasan dan penertiban yang dilakukan aparat penegak hukum agar tidak terulang lagi kejadian pelecehan tersebut.

Karena itu, seharusnya ada pembahasan serius yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual ke depannya.

"Pemerintah bersama semua stakeholder baik itu institusi Komnas HAM, Komnas Perempuan, juga LSM lainnya untuk duduk bersama membahas strategi berkepanjangan agar tidak lagi terjadi pelecehan di transportasi umum, terutama angkot. Dengan duduk bersama, diharap melahirkan solusi jitu menanggulangi hal tercela tersebut terjadi lagi," tuturnya.

Ia meminta pemerintah perlu juga merumuskan sistem untuk menciptakan rasa aman dan kenyamanan warga saat berada dalam transportasi umum.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Bayu Muhardianto

Bagikan Artikel: