Soal Pernyataan Saiful Mujani Terkait Sila Pertama dan Islam, Pakar: Jangan Alergi Aspirasi Islam

Lembaga Survei yang dipimpin oleh Saiful Mujani (SMRC) baru-baru ini merilis hasil survei mereka terkait implementasi sila pertama pada masayrakat di Indonesia.

Sayangnya hasil survei tersebut ataupun komentar dari Saiful Mujani sendiri mendapat respons keras dari sejumlah pihak karena dianggap terlalu mendiskreditkan umat Islam terkait sila pertama.

Mengenai hal ini, Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila, Syaiful Arif menganggap bahwa Sila Ketuhanan Yang Maha-Esa di dalam dasar negara Pancasila tidak hanya milik umat Islam, dan tidak hanya menguntungkan umat Islam, melainkan milik semua umat beragama di Indonesia.   

Sebagaimana diketahui, Saiful Mujani menyatakan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha-Esa cenderung dipahami hanya milik umat Islam dan menguntungkan umat Islam. Hal ini ditandai maraknya peraturan hukum bernuansa syariat Islam. 

Menurut Saiful Mujani, fakta ini bermasalah dan bertentangan dengan prinsip sila Ketuhanan Yang Maha-Esa, yang sebenarnya bersifat pluralis dan mewadahi keragaman agama di Indonesia. 

Baca Juga: Hasil Survei: 44,4 Persen Responden Setuju Berbangsa-Bernegara Berdasar Sila Pertama Sebagaimana Diyakini Umat Islam, yang Tidak Setuju?

Menanggapi pernyataan tersebut, Arif mengajak kita untuk memahami sejarah perumusan sila Ketuhanan Yang Maha-Esa dalam Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha-Esa itu khan awalnya diusulkan   Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI. 

Dalam pidatonya, Soekarno menyatakan, “Prinsip dari Indonesia merdeka adalah bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha-Esa. Prinsip Ketuhanan. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Muslim bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, umat Buddha bertuhan menurut petunjuk kitab sucinya, demikian pula pemeluk agama lain. Lalu di akhir kalimat, Soekarno menegaskan: Hatiku akan berpesta raya jikalau Saudara-saudara menyetujui Indonesia merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha-Esa!”

Arif menjelaskan,  lalu, sila Ketuhanan Yang Maha-Esa direvisi Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945, menjadi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Urutannya pun digeser, dari sila kelima dalam usulan awal Soekarno, menjadi sila pertama. 

“Ingat, Ketua Panitia Sembilan adalah Soekarno. Artinya, pergantian urutan ini juga buah dari pemikirannya.” 

Menurut Arif, karena menimbulkan keberatan bagi anggota BPUPKI non-Muslim, maka sila “Ketuhanan bersyariah” itu pun dihapus, diganti dengan Ketuhanan Yang Maha-Esa. Pergantian ini dilakukan para tokoh Islam, yakni Kiai Wahid Hasyim (Nahdlatul Ulama), Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr Kasman Singodimedjo (Muhammadiyah) dan Teuku Muhammad Hasan (tokoh Aceh).

Arif mengungkapkan pergantian ini didorong oleh Bung Hatta untuk menghindari pemisahan wilayah Indonesia Timur dari Indonesia. Alasan utama para tokoh Islam mengganti “tujuh kata” tersebut adalah keutuhan bangsa.

Hal ini karena menghindari perpecahan bangsa, lebih diutamakan daripada memperjuangkan penegakan syariah dalam dasar negara. Apalagi sila Ketuhanan Yang Maha-Esa, dalam kaca mata Islam, mencerminkan doktrin tauhid yang nilainya lebih tinggi daripada syariah.