Minta APDESI dan AKPSI Optimalkan Audit Sawit, Luhut: Ini Kompleks dan Melibatkan Banyak Sektor

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan meminta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) untuk melakukan pembangunan berdasarkan pada Orientasi Pembangunan Desa Berkelanjutan.

Dia memaparkan, audit perkebunan sawit berguna untuk melengkapi data dan informasi dari hulu hingga hilir.

Baca Juga: Dukung Pembangunan Nasional, Kemenko Marves Teken MoU dengan NGO

“Audit tata kelola sawit akan membantu melengkapi data dan informasi dari hulu hingga hilir, sehingga pembuatan kebijakan menjadi lebih akurat. Saat ini melalui SIMIRAH 2.0, data aliran distribusi CPO dan minyak goreng sudah dapat dikumpulkan, tapi tentu masih perlu disempurnakan,” papar Luhut dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/7/22).

Dalam kegiatan tersebut, Luhut berharap pihak terkait mampu melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan. Dengan begitu, kata Luhut, pemerintah mampu menentukan seakurat mungkin dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan.

“Tata kelola sawit kompleks dan melibatkan banyak stakeholders. Berbagai target di sisi hulu dan hilir harus dapat diseimbangkan karena terdapat trade off antara target satu dan yang lain,” kata Luhut.

Dia memaparkan, kelapa sawit memiliki peran yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tengah menghadapi tekanan dunia.

Dia menilai, peran sawit menyumbang ekspor dan penerimaan negara, harga Tandan Buah Segar (TBS) yang terjadi dan minyak goreng yang terjangkau membantu menjaga tingkat konsumsi.

“Pemerintah saat ini terus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng dengan harga minyak goreng curah rakyat sebesar 14 ribu rupiah. Kita berusaha menjaga kesejahteraan petani sawit serta memastikan profit usaha yang berkeadilan,” jelas Luhut.

Berdasarkan hal tersebut, Luhut memaparkan bahwa realisasi ekspor perlahan mulai meningkat seiring dengan perbaikan kondisi logistik. Dia menilai, alokasi ekspor yang diberikan sudah tinggi sementara alokasi ekspor yang belum digunakan lebih dari 3 juta ton.

“Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan ekonomi yang begitu berat. Dinamika yang terjadi begitu cepat dengan ketidakpastian yang sangat tinggi, termasuk dalam penanganan kelapa sawit dan minyak goreng,” terangnya.

Luhut juga menegaskan, meskipun harga kelapa sawit dipengaruhi oleh kondisi internasional, tetapi pemerintah punya instrumen kebijakan untuk memengaruhi outcome di domestik maupun internasional. Untuk itu, menurutnya setiap stakeholders perlu bekerja secara komprehensif dan terintegrasi.

“Industri kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu industri strategis karena lebih dari 16.4 juta orang hidup dan bekerja di industri ini, serta merupakan penghasil ekspor terbesar. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola yang berjalan saat ini menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan peran kelapa sawit bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional,” tutur Menko Luhut.

Pada akhir pengarahannya, Menko Luhut menekankan bahwa kerja sama berbagai pihak merupakan bagian penting dari pelaksanaan perbaikan tata kelola sawit ke depan.

Untuk itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, dan masyarakat harus saling bekerja sama untuk terus membenahi berbagai permasalahan yang dihadapi.