Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kemendagri Minta Kepala Daerah dan Desa Optimalkan Industri Sawit

Kemendagri Minta Kepala Daerah dan Desa Optimalkan Industri Sawit Kredit Foto: Instagram/titokarnavian
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) meminta kepala daerah dan kepala desa untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan industri kelapa sawit.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerangkan bahwa Indonesia merupakan negara yang dominan memainkan peran sentral sebagai distributor kelapa sawit dunia. Dia mengatakan kelapa sawit tidak hanya memberi pemasukan pada negara, tetapi juga lapangan pekerjaan.

Baca Juga: Minta APDESI dan AKPSI Optimalkan Audit Sawit, Luhut: Ini Kompleks dan Melibatkan Banyak Sektor

“Maka oleh karena itu, peran daripada kepala desa dan peran para bupati juga harus disertakan dalam tata kelola untuk industri perkebunan kelapa sawit yang menjadi primadona Indonesia ini,” kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/7/2022). 

Tito mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan penuh pada visi yang berkaitan dengan Indonesia sebagai penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar dunia yang memperhatikan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Tito memaparkan bahwa isu lingkungan menjadi salah satu persoalan yang senter pada masa pandemi Covid-19. Hal tersebut, katanya, berkaitan pada perubahan iklim dan global warming.

Berdasarkan hal tersebut, Tito mengatakan bahwa perlu dilakukan upaya untuk menjaga lingkungan dalam tata kelola hutan. Hal tersebut dilakukan, lanjut Tito, untuk mencegah terjadinya penebangan yang berlebih.

Berdasarkan persoalan tersebut, Tito mengajak semua pihak untuk kembali mengamalkan Undang-undang 1945 yang menjadi konstitusi tertinggi di Indonesia. Di dalamnya, kata Tito, mengamankan semua sumber daya alam yang ada di Indonesia, baik bumi, air dan lainnya, mesti dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan rakyat.

“Tidak hanya pemerintah yang diuntungkan, tidak hanya investor/pengusaha yang diuntungkan, yang paling utama adalah rakyat yang harus diuntungkan,” tegasnya.

Kendati demikian, Tito mengatakan bahwa dalam konteks industri kelapa sawit masih banyak terjadi permasalahan yang dihadapi rakyat. Menurutnya, ketidakpuasan terjadi karena rakyat hanya menjadi penonton di kampung atau di daerahnya. 

Dia menilai bahwa hal tersebut yang menimbulkan adanya resistensi. Seperti masalah pertanahan, katanya, dengan rakyat karena pembukaan kelapa sawit, kemudian ada dominasi dari pengusaha besar tertentu sehingga rakyat tidak mendapatkan manfaat. 

“Bagaimana rakyat ini bisa mendapatkan nilai tambah dari adanya usaha investasi sawit yang ada di situ. Nah ini, memerlukan tata kelola yang lebih baik. Dan tata kelola yang baik ini perlu melibatkan semua stakeholder, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah,” ujarnya.

Dalam lingkup pemerintah daerah, jelas Tito, tanpa mengecilkan peran gubernur, yang paling depan berhadapan dengan masyarakat adalah para kepala desa dan bupati, sehingga peran keduanya perlu dilibatkan. Sebab menurutnya, kepala desa sehari-hari berhadapan dan mendengarkan keluh kesah serta aspirasi dari masyarakatnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Andi Hidayat
Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel: