Sengkarut Debitur dan Kreditur, Baiknya sih Harus Duduk Bersama

Sengkarut persoalan perdata antara debitur dan kreditur yang terjadi lebih banyak didorong oleh aspek miskomunikasi. Hal tersebut seperti disampaikan pengamat ekonomi, Ibrahim Assuaibi di Jakarta baru-baru ini. 

"Saya tidak tahu siapa yang berada di belakangnya sehingga memilih melaporkan debiturnya ke pengadilan,” kata Ibrahim.

Katanya, solusinya sederhana saja, para pihak harus bertemu dan duduk satu meja membicarakan solusi yang terbaik lanjutnya.

Jika tidak ini akan menjadi salah satu preseden buruk atas iklim investasi di Indonesia yang sedang bagus saat ini.

Ibrahim mengingatkan perlunya seluruh pihak melakukan introspeksi diri sehingga tidak ada dampak buruk bagi tumbuhnya investasi asing. Apalagi di tengah kondisi membaiknya surplus perdagangan komoditas batubara saat ini. 

"Bayangkan saja, Jerman rela datang ke Indonesia untuk menyampaikan permintaan ekspor batubara Indonesia,” tambah Ibrahim.

Seperti yang diketahui, sejumlah negara di Eropa dan Asia mengajukan permohonan resmi untuk meminta kuota batubara di negara mereka.

Bahkan Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batu Bara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia kegiatan ekspor ke negara-negara Eropa seperti Polandia dan Jerman sudah berjalan”. Kegiatan jual beli batu bara oleh negara-negara Eropa itu dilakukan secara Bussines to Bussines (B to B). 

"Kami mendengar sudah ada beberapa cargo ke beberapa negara Eropa. Yang saya dengar ya sudah ada ke Jerman ke Polandia," terang Hendra kepada media, beberapa waktu lalu. 

Momentum ekonomi yang sangat bagus ini, menurut Ibrahim, seharusnya dijaga dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan bisnis di Indonesia. Menurutnya, kasus praperadilan Bank Mandiri kepada Titan berpotensi merusak gambaran baik iklim investasi di Indonesia.

"Mereka cukup duduk bersama dan berunding, kok”, ungkap Ibrahim. 

Pernyataan Ibrahim Assuaibi tersebut senada dengan semangat konferensi Sustainable Finance for Climate Transition Roundtable yang dibuka Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Nusa Dua Bali, Kamis (14/7). Di mana salah satu aspek kunci Sustainable Finance adalah pada Governance.

Untuk kepentingan keberlanjutan tersebut, diperlukan penyediaan pembiayaan guna mempercepat tujuan nasional transisi energi nasional. Salah satunya dengan memobilisasi sumber pendanaan komersial maupun nonkomersial secara berkelanjutan.

"Ini benar-benar tantangan teknis yang sangat menantang tetapi juga tantangan finansial bagi kita semua," kata ucapnya.  

Karena tantangannya besar, dia menuturkan, pemerintah mengharapkan keterlibatan para investor, lembaga keuangan internasional untuk berkontribusi dalam proyek transisi energi. Misalnya Bank Dunia, ADB, Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA), Aliansi Keuangan Swasta Global, Aliansi Keuangan Glasgow, termasuk sektor swasta, filantropi, dan bank pembangunan multilateral.