Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pemkab Bangka Kembangkan Bekas Tambang Jadi Lahan Pertanian

Pemkab Bangka Kembangkan Bekas Tambang Jadi Lahan Pertanian Kredit Foto: Antara/Adeng Bustomi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengembangkan lahan bekas tambang biji timah untuk kegiatan perluasan lahan pertanian, perikanan dan peternakan. Langkah ini guna mendukung ketahanan pangan lokal.

Bupati Bangka, Mulkan, di Sungailiat, Selasa (19/7/2022) mengatakan pengembangan lahan bekas tambang biji timah yang ada hampir di semua wilayah kecamatan guna mendukung sektor pertanian, budi daya perikanan serta peternakan.

Berdasarkan data kekritisan lahan dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung Batu Rusa tercatat lahan potensi kritis mencapai 151.187 hektare dan lahan kritis seluas 4.832 hektare. Lahan tersebut mencakup bekas tambang.

"Ribuan hektare lahan kritis tersebut dapat dikelola dan kembangkan sebagai upaya inovasi yang efektif, seperti di peruntukan area tanaman palawija, sayur-sayuran, buah-buahan dan jenis tanaman produktif yang lain," katanya 

Bupati mengemukakan, pemanfaatan lahan bekas tambang biji timah sudah dilakukan beberapa tahun lalu dengan membuat area persawahan di lingkungan Matras dengan hasil panen padi mencapai 4,8 ton per hektare.

"Volume panen padi tersebut tentu cukup memuaskan untuk tanaman padi di area lahan kritis yang selama ini tidak dimanfaatkan," kata Mulkan.

Dia mengatakan upaya pemerintah daerah bersama masyarakat memaksimalkan pemanfaatan lahan bekas tambang biji timah sebagai langkah pemenuhan kebutuhan pangan dan stabilitas ketahanan pangan.

"Upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terus kami gerakkan karena diketahui pasokan pangan masyarakat di Kabupaten Bangka lebih dari 60 persen masih mendatangkan pasokan dari daerah luar pulau Bangka," ujarnya.

Menurut dia, ketersediaan pangan yang tidak sebanding dengan kebutuhan pangan akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi sosial masyarakat dan dapat mengganggu stabilitas nasional. "Meningkatkan ketahanan pangan sangat penting dilakukan karena populasi penduduk semakin bertambah," kata Mulkan.

Baca Juga: Melalui SKC, Prudential Syariah Dorong Percepatan Ekonomi Syariah di Indonesia

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Editor: Boyke P. Siregar

Advertisement

Bagikan Artikel: