Hasto PDIP Soroti Kinerja Lima Tahun Anies Baswedan, Respons NasDem Diluar Dugaan, Gak Main-main!

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto kembali menjadi pusat perhatian publik setelah mempertanyakan tujuh prestasi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam acara pelantikan dan pembekalan DPD Taruna Merah Putih (TMP) Provinsi DKI Jakarta di Kantor DPD PDIP DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (22/7).

Menyusul hal tersebut, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya langsung membalas sindiran dari Hasto dengan mengatakan kritik tersebut merupakan pandangan dan sesuatu yang tak dilarang.

Baca Juga: Kuat Caci Maki, Anies Baswedan Gak Beda Jauh Sama Jokowi

"Itu Pak Hasto monggo-monggo saja. Nasdem kan mengusulkan mereka karena aspirasi kader-kader Nasdem, ya Pak Ganjar, Pak Anies toh," ujar Willy di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/7).

Partai Nasdem telah menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) yang menghasilkan tiga nama bakal calon presiden (capres). Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Ia menjelaskan, nama Anies dan Ganjar dominan muncul dari variabel kuantitatif dan kualitatif. Kedua nama tersebut juga selalu hadir dalam usulan yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem di berbagai wilayah.

"Tentu kalau Pak Hasto punya kacamata yang berbeda itu monggo mawon, itu perspektif. Kalau perspektif tidak bisa kita judge ya, itu masing-masing kita punya perspektif, ya sah-sah saja," ujar Willy.

Ditanya, kritik Hasto kepada Anies akan mempengaruhi peluang kerja sama antara Partai Nasdem dan PDIP? Willy tak menjawab tegas. Ia hanya menyebut, partainya terbuka untuk berkoalisi dengan partai politik manapun, termasuk PDIP.

Baca Juga: Pagar Pembatas JIS Sekali Pakai Malah Ambruk, "Anies Baswedan Lebih Bodoh dari Firaun?"

"Ini hip hip hura hura, happy-happy saja kita dan semua kita bangun silaturahim. Satu lawan terasa banyak, seribu kawan masih kurang," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.