Wapres Bahas Isu Keamanan, Implementasi UU DOB, dan Dana Otsus Papua

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memimpin rapat koordinasi pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Rabu (27/07/2022). Rapat membahas sejumlah isu, di antaranya kondisi keamanan, implementasi Undang-undang Daerah Otonomi Baru (UU DOB), dan dana otonomi khusus Papua.

Pada rapat tersebut, Wapres meminta kementerian, lembaga, dan semua pihak terkait untuk menyusun langkah-langkah komprehensif khususnya untuk melindungi masyarakat, memperlancar pelaksanaan UU DOB yang telah disahkan 30 Juni lalu, serta pemanfaatan dana otonomi khusus Papua yang tepat sasaran sehingga pembangunan di Papua dan Papua Barat dapat dilaksanakan secara efektif.

Baca Juga: Tegas! Mahfud MD Bilang KKB Papua Adalah Musuh Rakyat

"Saya minta semua peserta [rapat] untuk terus berkoordinasi guna merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah komprehensif untuk menciptakan keamanan yang kondusif di Papua dan juga mempercepat proses persiapan dan implementasi dari 3 DOB di Papua," pintanya.

Utamanya, sambung Wapres, bagaimana menciptakan upaya-upaya yang lebih baik dalam melindungi masyarakat dari segala ancaman, memperkecil gangguan terhadap persiapan dan pelaksanaan pemekaran daerah, serta meningkatkan efektivitas pembangunan di Papua dan Papua Barat.

"Termasuk dana-dana supaya efektif untuk mewujudkan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat," imbuhnya.

Terkait dana otonomi khusus, secara khusus Wapres meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi pemanfaatannya di Papua dan Papua Barat agar benar-benar tepat sasaran. "Perlu dievaluasi Pak Mendagri supaya tidak hilang, [jangan sampai] tidak berbekas di masyarakat. Jangan sampai itu terjadi," tegas Wapres.

Lebih jauh, pada rapat kali ini Wapres juga kembali menegaskan pentingnya perumusan operasi keamanan yang tepat untuk Papua yang bersifat humanis, dinamis, antisipatif, dan simultan dengan pendekatan teritorial serta tetap memperhatikan penegakan hukum.

"Ini saya kira [ranah] Pak Menkopolhukam," sebutnya.