Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh KPK, Mardani Maming Didesak Mundur dari Jabatannya di PBNU: Pilihan yang Terbaik!

Status Mardani Maning sebagai tersangka oleh KPK berbuntut  panjang. Maming yang juga merupakan bendehara PBNU itu dapat desakan untuk dipecat.

Desakan agar Mardani Maming dipecat dari jabatannya sebagai bendahara umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) disampaikan sejumlah tokoh muda NU.

Desakan disampaikan usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan nama Mardani yang menjadi tersangka suap Rp 104 miliar dalam Daftar Pencarian Orang alias buronan.

"Pemecatan Mardani Maming adalah pilihan yang terbaik di antara perkara-perkara buruk. Lebih baik NU dicitrakan pernah dihuni oleh seorang tersangka koruptor dari pada NU dicitrakan membela tersangka koruptor," kata tokoh muda NU yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, KH Imam Jazuli, dikutip dari Disway, Rabu (27/7/2022).

Baca Juga: "Rezim Ini Terus Membombardir ACT habis-habisan", Novel Bamukmin: Ingin Mengaburkan Kasus Harun Masiku dan Maming!

Permintaan agar Ketum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) memecat Mardani Maming dari kepengurusan PBNU juga disampaikan Pengasuh Ponpes Baitul Kilmah, Bantul KH Aguk Irawan MN. 

Menurutnya negara-negara yang beradab dan maju, akan menjunjung tinggi kepatuhan pada hukum yang berlaku di negaranya, dan tidak pernah mangkir dari proses hukum.

Hal itu, kata Aguk, penting dicontoh oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, terutama dalam kasus Mardani Maming. 

Aguk mencontohkan seperti apa yang dilakukan Perdana Menteri New South Wales, Australia, Gladys Berejiklian yang mundur pada medio 2021 lalu, dan yang paling anyar adalah mundurnya Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.

"Negara-negara maju telah memberikan contoh bagaimana etika politik harus dijalankan. Figur publik yang telah mencoreng kepercayaan publik, ia harus mengundurkan dirinya," begitu pendapat Aguk dalam tulisannya.