Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Wakil Ketua Umum Partai Garuda Pertanyakan Alasan Kenapa Jokowi Diminta Netral di Pemilu 2024? 'Etis Ukurannya Apa?'

Wakil Ketua Umum Partai Garuda Pertanyakan Alasan Kenapa Jokowi Diminta Netral di Pemilu 2024? 'Etis Ukurannya Apa?' Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda Teddy Gusnaidi memberikan tanggapan terkait komentar sinis yang menyatakan kalau Presiden Jokowi di Pemilu 2024 harus netral.

"Ada yang bilang, nanti dalam Pemilu 2024, Presiden Jokowi harus netral, jangan ikut pengkampanyekan calon tertentu. Tentu itu hanyalah harapan dan bukan sesuatu yang wajib dipatuhi, karena tidak semua Pejabat Negara dilarang untuk ikut serta berkampanye dalam Pemilu," kata Teddy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29 Juli 2022).

Teddy yang juga tokoh muda itu menilai alasan yang dipakai para pengkritik yang melarang Presiden Jokowi jadi partisan di Pemilu 2024 karena tak etis jika kepala negara berpihak pada calon tertentu. Tentu, Teddy tak serta merta percaya dasar argumen yang dipakai para pengkritik tersebut.

"Jika ada yang mengatakan tidak etis, tentu itu subjektif karena tidak ada ukuran etis dan tidak etis dalam hal ini, karena yang lain bisa juga berpendapat bahwa hal ini etis, sehingga tidak bisa ada satu kelompok yang mengklaim paling benar pendapatnya, karena tidak ada dasarnya sama sekali," tambahnya.

Teddy menilai berdasarkan UU Pemilu, bahwa kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden boleh dilakukan dengan syarat tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan dan tentu saja harus cuti.

"Jadi Jokowi dibolehkan untuk ikut serta pengkampanyekan calon tertentu," tambahnya.

"Makanya pada pemilu 2019, ketika Jokowi  masih menjabat Presiden, beliau boleh mencalonkan diri, boleh berkampanye dan tidak harus mengundurkan diri. Tentu saja dengan syarat-syarat tertentu. Makanya hal ini bukan lagi hal yang tabu dilakukan oleh seorang Presiden.

"Jadi jangan jadikan polemik kedepan, karena baik secara etika dan aturan Pemilu tidak ada yang salah," terangnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: