Anies Baswedan Ingin Keadilan Hidup Tercapai di Jakarta: Kita Tak Mau Berandai-andai!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan bahwa ajuan banding terkait upah minimum provinsi (UMP) yang dilakukan beberapa waktu lalu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan langkah untuk memberikan keadilan bagi para kelas pekerja di Ibu Kota.

"Hari ini kita tidak mau berandai-andai. Tapi kami yakin bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan secara serius, tentang terciptanya rasa keadilan di kota ini," kata Anies saat diwawancarai, Senin (1/8/2022).

Menurutnya, dengan UMP yang telah ditetapkan sebesar Rp4,6 juta, stabilitas kehidupan masyarakat bisa lebih terjaga. Dia juga mengatakan bahwa dengan upah sebesar itu, keadilan dan rasa tenang bisa diperoleh para pekerja di Jakarta.

Baca Juga: Anies Baswedan Ajukan Banding UMP DKI, Wakilnya Bilang Begini...

Ketetapan upah buruh yang ditetapkan Anies merupakan upaya untuk membangun perekonomian Jakarta yang lebih berkualitas. Artinya, kata Anies, pembagian hasil yang didapat perusahaan setara dengan faktor produksi lainnya.

"Tumbuh berkualitas itu artinya ada pertumbuhan dan ada pembagian hasil pertumbuhan yang setara. Kalau pembagian hasil pertumbuhan itu tidak setara, itu namanya pertumbuhan yang tidak berkualitas," papar Anies.

Hal itu biasa disebut dengan pertumbuhan dan pemerataan di dalam mikro ekonomi. Anies juga mengungkapkan, dalam proses produksi, sebuah perusahaan memiliki berbagai macam sumber daya.

Baca Juga: Murid Habib Rizieq Punya Keresahan, Anies Baswedan Harus Dengar, Demi Ketertiban DKI Jakarta!

Di antaranya sumber daya kapital, sumber daya teknologi, sumber daya manusia, dan sumber daya tanah. Berdasarkan hal tersebut, Anies mengungkapkan bahwa pengembalian atas manfaat ekonomi mesti disetarakan antar setiap faktor produksi dalam satu perusahaan tersebut.

Lebih lanjut, Anies berharap majelis hakim bisa mempertimbangkan banding yang dilakukan pihaknya terkait dengan UMP DKI Jakarta yang belakangan kadung menuai huru-hara.

"Kami berharap majelis hakim untuk berkenan untuk mempertimbangkan semua faktor itu, supaya di Jakarta perekonominya tumbuhnya berkualitas," katanya.