Tidak Boleh Tumpang Tindih, Penanganan Stunting Harus Terintegrasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy meminta program percepatan penurunan stunting terintegrasi. Tidak terjadi program tumpang tindih.

“Banyak organisasi di luar pemerintahan yang juga ingin melakukan kegiatan penurunan stunting, namun mereka jalan sendiri-sendiri. Kami minta BKKBN dapat menghimpun mereka semua agar program ini dapat menjadi lebih besar," ujar Audy, kemarin.

Oleh karena itu ia mengatakan pemerintah provinsi berinisiatif merangkul agar program-program penurunan stunting pada beragam organisasi itu dapat bersinergi dan bersatu agar Sumbar dapat menjadi provinsi dengan penurunan prevelansi stunting tertinggi di Indonesia.

"Ada organisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), perkumpulan dokter kandungan serta perhimpunan dokter lainnya yang ingin ikut menyelesaikan persoalan stunting di Sumbar, ini harus kita rangkul supaya bisa membuat grand strategy," lanjut Wagub.

Menurut Audy, semua pihak semestinya bisa dilibatkan dalam penurunan stunting. Sebagai contoh, DJPb dan KPPN yang tidak terkait dengan stunting secara langsung, dapat berkolaborasi dan berkontribusi untuk penurunan stunting di Sumatera Barat.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonavisius Prasetya Ichiarto mengatakan upaya yang dilakukan Sumatera Barat sangat menarik, karena bukan hanya sektor terkait stunting, tapi semua pihak didorong untuk terlibat dan memberikan kontribusi.

"Ini sangat-sangat strategis sekali dengan mereka bergabung dalam percepatan penurunan stunting ini," ungkapnya. Diketahui prevelansi stunting di Sumatera Barat berada di angka 23,3%, sedikit di bawah prevelansi stunting nasional sebesar 24,4%.

Meski begitu angka ini tentu dapat terus ditekan mengingat Sumbar sebagai salah satu provinsi dengan produksi protein terbesar di Sumatera.