Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Penasihat Kapolri Blunder Diduga Bantu Skenario Buatan Ferdy Sambo, Rocky Gerung Beri Kritik Tajam: Sudah Ada Aturan Tak Tertulis…

Penasihat Kapolri Blunder Diduga Bantu Skenario Buatan Ferdy Sambo, Rocky Gerung Beri Kritik Tajam: Sudah Ada Aturan Tak Tertulis… Akademisi dan aktivis Rocky Gerung (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Ditkrimsus, Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (1/2/2019). Rocky Gerung diperiksa oleh penyidik terkait ujarannya bahwa kitab suci itu fiksi dalam program 'Indonesia Lawyers Club' (ILC) yang ditayangkan di tvOne. | Kredit Foto: Antara/Reno Esnir
Warta Ekonomi, Jakarta -

Skenario palsu di balik tewasnya Yosua Hutabarat alias Brigadir J runtuh seketika saat Kapolri mengumumkan bahwa Irjen Ferdy Sambo resmi menjadi tersangka.

Yang tak luput dari sortotan adalah penasihat atau staf ahli komunikasi publik Kapolri, Fahmi Alamsyah yakng kini sudah mengundurkan diri yang mana diduga ikut terlibat dalam membuat skenario yang Ferdy Sambo buat.

Tentu publik menyayangkan jika memang orang yang tadinya berada dalam lingkaran Kapolri justru ikut terlibat.

Mengenai heboh staf atau panasihat Kapolri yang diduga terlibat dalam skenario Ferdy Sambo ini, Pengamat Politik Rocky Gerung angkat suara. Lewat video di kanal YouTube miliknya (Rocky Gerung Official) yang juga bersama oleh Hersubeno Arief dari Forum News Network (FNN), Rocky menyoroti pola rekrutmen dari staf ahli Kapolri.

Baca Juga: Omongan Din Syamsuddin Menggelegar Soal Kasus Ferdy Sambo: Jika Benar Terjadi Maka...

“Kita balik lagi pada pola rekrutmen staf ahli ini, kadang kala hanya karena kedudukan dia dalam satu lembaga lalu diangkat sebagai staf ahli,” jelas Rocky melalui kanal Youtubenya dikutip Jumat (12/8/22).

Lanjut Rocky, padahal ada banyak di luar sana sosok-sosok yang tak terikat kelembagaan namun dari sisi kemampuan dan intergitas memumpuni untuk menjadi staf ahli.

Mereka-mereka ini menurut Rocky memungkinkan adanya jarak dengan Kapolri sendiri sehingga muncul objektivitas dalam sebuah permasalahan dan meminimalisir adanya kepentingan tertentu.

“Banyak dosen di daerah pintar dari segi hukum tata negara dan pidana yang memungkinkan Kapolri punya jarak dan karena itu dapat keterangan analisis maupun data yang objektif,” lanjut Rocky.

Saat ini, menurut pandangan Rocky, ada semacam aturan tak tertulis bahwa yang diangkat periode-periode sebelumnya masih terus bisa dipakai.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto

Bagikan Artikel: