Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Sebut Politik Identitas dan Jokowi, Pengamat Lihat PSI Bisa Dongkrak Kekuatan KIB

Sebut Politik Identitas dan Jokowi, Pengamat Lihat PSI Bisa Dongkrak Kekuatan KIB Kredit Foto: Instagram/PSI
Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) punya potensi besar untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Demikian analisis Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo dengan melihat sikap PSI terhadap politik identitas. Selain itu, dukungan PSI pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: KIB Diharapkan Segera Wujudkan Politik Persatuan dalam Program

Di sisi lain, KIB berulang kali menegaskan keseriusan untuk menghindari polarisasi, menolak politik identitas, dan melanjutkan program Jokowi. 

“Saya pikir dua hal ini soal menjaga persatuan, menolak politik identitas, dan bagaimana meneruskan capaian Pak Jokowi untuk periode berikutnya. Kesamaan platform itu potensial buat PSI untuk bergabung,” ujar Ari di Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Menurut Ari, PSI mempunyai rekam jejak yang begitu keras dalam menolak politik identitas. Dengan demikian, potensi pengabungan itu menjadi besar ketika melihat proyeksi Pemilu 2024 yang kemungkinannya juga masih memunculkan politik identitas. 

"Dalam konteks itu sebenarnya apa yang menjadi harapan PSI terkait Pemilu 2024 itu sejalan dengan platform KIB yang beberapa kali ditegaskan soal bagaimana kita menjaga persatuan dan menolak segala bentuk politik identitas yang potensinya cukup kuat di 2024," ujar Ari.

Selain itu, PSI juga dinilai memiliki loyalitas pada Presiden Jokowi dan memiliki semangat untuk melanjutkan capaian pemerintahan saat ini.

"Itu kan jadi compliment PSI juga bagaimana legasi Pak Jokowi, capaian Pak Jokowi itu terus bisa dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Jadi bukan hanya menjaga legasi tapi juga meneruskan," kata dia.

Ari menilai KIB cukup menarik sebagai sebuah koalisi. Dalam pandangannya, KIB berani membentuk koalisi sejak dini berbasis idealisme politik kebangsaan. Pada saat yang sama, pembentukan koalisi dinilai prematur sebab belum memunculkan nama capres-cawapres.

"Itu tentu ada kesamaan platform, ada kesamaan kepentingan yang mengikat mereka. Semoga mereka konsisten dengan idealisme politik kebangsaan ini," tegasnya.

Baca Juga: Ekonomi Makin Pulih, Penyaluran Kredit BTPN Naik Hingga 10%

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan JPNN.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab JPNN.com.

Editor: Muhammad Syahrianto

Advertisement

Bagikan Artikel: