Pada Heboh Soal Menteri Dapat Restu Jokowi Buat Nyapres, Respons Orang PDIP Nggak Main-main: Jangan Over Ekspektasi!
Kredit Foto: Akbar Nugroho Gumay
Klaim restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pencapresan di kalangan menteri menjadi perhatian.
Mengenai hal ini, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengatakan bahwa tak ada aturan jika menteri yang ingin menjadi calon presiden (capres) harus mendapatkan restu Presiden Joko Widodo. Ia menilai restu dari Jokowi jangan dianggap sebagai dukungan politik.
"Jangan dianggap itu terlalu over ekspetasi kalau itu adalah dukungan politik untuk berkontestasi pada pilpres yang akan datang," ujar Basarah di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/8/2022).
Pernyataan Jokowi dipandangnya sebagai sebuah asas kepatutan seorang presiden kepada menterinya. Sekali lagi bukan sebuah dukungan politik bagi menteri yang ingin mencalonkan diri di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Dalam konteks itu presiden tidak punya kewajiban untuk merestui atau tidak merestui. Itu menjadi hak politik masing-masing menteri dan menjadi hak warga negara," ujar Basarah.
Selain itu, sudah sewajarnya jika menteri-menteri yang ingin berkontestasi untuk bertanya kepada Jokowi. Sebab para menteri merupakan anak buah presiden, tetapi bukan dalam konteks meminta dukungan politik.
"Artinya restu dan dukungan itu tidak harus diterjemahkan sebagai sebuah keinginan politik bagi presiden untuk mendukung salah satu atau salah dua atau salah tiga menteri-menteri," ujar Wakil Ketua MPR itu.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
