Presiden Republik Indonesia (Presiden RI) Joko Widodo menyampaikan, gambaran besar arsitektur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp811,7 triliun.
Terkait RAPBN 2023 yang meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun, dengan anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,8 triliun, atau 5,6 persen dari belanja negara. "Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)," kata Jokowi dalam agenda penyampaian RUU tentang APBN 2023, di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Baca Juga: Jokowi: Hilirisasi dan Industrialisasi Modal Kuat Indonesia
Selanjutnya, anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun. Anggaran ini nantinya untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program Perlinsos diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan Perlinsos sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Adapun untuk peningkatan produktivitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun. Jokowi meminta agar pihak Pemerintahan harus mampu dalam memanfaatkan bonus demografi dan siap dalam menghadapi disrupsi teknologi.
"Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," imbau Presiden RI.
Baca Juga: Tak Sejalan Bareng Polri, Komnas Perempuan Perjuangankan Laporan Istri Ferdy Sambo
Tak hanya itu, Jokowi turut menekankan lima hal penting dalam upaya peningkatan kualitas SDM di Indonesia, yaitu peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan (terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T)), penguatan link and match dengan pasar kerja, pemerataan kualitas pendidikan, serta penguatan kualitas layanan PAUD.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Martyasari Rizky
Editor: Aldi Ginastiar