Lanjutnya, pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan energi baru terbarukan dan memberikan insentif kepada para pelaku di bidang EBT.
"Ini juga bisa dilakukan dengan memprioritaskan EBT untuk memberikan insentif, dan juga kita bisa memasukan ongkos lingkungan, ongkos krisis iklim, ongkos kesehatan terhadap harga dari energi fosil atau batu bara, salah satunya dengan pajak karbon yang sesuai dan bisa makin bersaing EBT-nya, dan pastinya untuk menetralisasi pajak karbon harus ada insentif untuk EBT, jadi shifting terjadi dari fosil ke EBT," paparnya.
Selain itu, ia berharap pemerintah tidak memberikan solusi palsu yang tercantum dalam Rancangan Undang-undang (RUU) EBTKE, di mana di dalamnya terdapat energi baru yang bersumber dari batu bara dicairkan maupun dibentuk gas.
"Jadi balik lagi ke energi batu bara, dan kita tidak akan bisa merdeka dari energi fosil jika solusi tersebut yang ditawarkan," tutupnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Djati Waluyo
Editor: Rosmayanti