Peringati Hari Konstitusi, Wapres: Konstitusi Harus Jadi Rujukan Utama

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin mengatakan, konstitusi harus menjadi rujukan sumber utama dalam penyusunan undang-undang, peraturan di bawahnya, melingkupi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini dikatakan Wapres saat menghadiri Acara Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-77 MPR RI di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI, Jalan Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (18/08/2022).

Baca Juga: Bersama Habib, Wapres Maruf Amin Ingatkan Pentingnya Ukhuwah Diantara Kelompok Muslim

"Rujukan yang dimaksud ialah prinsip, nilai, maksud, dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Jadi, bukan hanya disebut sebagai pemenuhan syarat formal, melainkan tidak ada realisasinya," ucap Wapres.

Menurut Wapres, konstitusi dapat menjadi landasan yang kuat bagi kebangkitan ekonomi pascapandemi. Pasalnya, penting dirumuskan bagaimana konstitusi secara jelas akan memayungi dan memberi arah bagi perkembangan kegiatan ekonomi negara.

"Pasal 33 UUD 1945 secara tersurat dan tersirat sebetulnya telah menjadi pandu ekonomi agar semangat kegiatan ekonomi bersama/kolektif melalui koperasi melampaui perekonomian yang diinisiasi oleh orang per orang (individu)," kata Wapres.

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan, sistem perekonomian Indonesia yang dirancang oleh para pendiri bangsa bukanlah sistem ekonomi kapitalis, di mana individu dan pasar menjadi dominan menentukan perilaku ekonomi.

"Bukan pula sistem ekonomi sosialis, di mana negara menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi. Sistem perekonomian kita adalah Ekonomi Pancasila," ujarnya.

Mmenurutnya, sistem Ekonomi Pancasila yang diwariskan pendiri bangsa hanya bisa dijalankan secara penuh dan konsisten. Untuk tidak menjadi "bangsa kuli" dan menjadi "kuli bangsa-bangsa lain", tidak bermental "inlander" dan bersikap "inferior", Indonesia tidak boleh hanya dijadikan sebagai sumber bahan baku murah oleh negara-negara industri-kapitalis.

"Tidak boleh hanya dijadikan sebagai pasar untuk menjual produk-produk hasil industri negara negara industri-kapitalis, serta sebagai tempat memutar kelebihan kapital dari negara-negara industri maju," tegasnya.