Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Wapres: Jalankan Ruh Konstitusi Merupakan Jihad Ekonomi Bangsa

Wapres: Jalankan Ruh Konstitusi Merupakan Jihad Ekonomi Bangsa Kredit Foto: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengatakan, jika Pasal 33 UUD 1945 dijalankan dengan lurus, pembangunan ekonomi tidak akan memunculkan paradoks antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak akan diiringi oleh ketimpangan.

"Jalan lurus berdasarkan ruh konstitusi ini merupakan jihad ekonomi bangsa," tegasnya saat menghadiri Acara Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-77 MPR RI di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI, Jalan Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (18/08/2022).

Baca Juga: Peringati Hari Konstitusi, Wapres: Konstitusi Harus Jadi Rujukan Utama

Wapres menyarankan agar konstitusi bisa menjadi landasan kebangkitan ekonomi pascapandemi. Dengan begitu, regulasi yang dibentuk harus mengedepankan keadilan dan kemanusian, serta ditopang dengan fungsi penjaga ketertiban.

"Dengan kata lain, konstitusi menjadi pandu bagi kita untuk membangun sistem yang lebih kuat pascapandemi, yang dipenuhi dengan spirit kemuliaan dan kebaikan, cermat menyerap aspirasi rakyat, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi/golongan, serta berbuat adil terhadap sesama anak bangsa," jelasnya.

Menurutnya, UUD 1945 sebagai konstitusi bukan sekadar sebuah dokumen kenegaraan maupun dokumen kearifan bangsa. Di dalam konstitusi telah diatur landasan dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan dan bernegara yang telah disepakati.

Pasalnya, konstitusi harus menjadi rujukan, sumber utama dalam penyusunan undang-undang, dan segala peraturan di bawahnya yang melingkupi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Rujukan yang dimaksud adalah prinsip, nilai, maksud, dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Jadi bukan hanya disebut sebagai pemenuhan syarat formal, namun tidak ada realisasinya," tegasnya.

Baca Juga: Politisi Bisa Jadi Bos Bank Indonesia di RUU PPSK, Said Didu Blak-blakan: Semua UU yang Dibuat Hanya untuk...

Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Puri Mei Setyaningrum

Advertisement

Bagikan Artikel: