Anies Baswedan | Kredit Foto: Andi Hidayat
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyampaikan kritikan pedasnya terhadap langkah terkini dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dirinya menilai saat ini masih ada pekerjaan yang lebih membutuhkan perhatian dibandingkan dengan mengurus hunian seperti indekos kelas menengah.
Baca Juga: "Wajar Saja Beda Kubu", Dukung Anies Baswedan atau Prabowo Subianto? Begini Jawaban M Taufik!
Salah satu contohnya adalah penyelesaian program Rumah DP Rp0 -yang hingga kini capaiannya masih sedikit-. Pasalnya, program tersebut merupakan janji politik Anies yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2017-2022.
"Itu urusan kecil yang lebih pantas digarap pihak swasta. Seharusnya Rumah DP Nol Rupiah yang dikerjakan. Jangan jadi janji surga dan yang dilakukan malah pengalihan isu seakan-akan bekerja," kata Gilbert kepada wartawan pada Jumat (19/8/2022).
Gilbert berpendapat, saat ini Pemprov DKI harus memutar otak untuk menutupi potensi kehilangan Rp2,7 triliun karena Anies mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) atas rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar.
"Pemprov itu bertugas mengembalikan pajak yang dipungut untuk orang kelas bawah berupa perumahan layak, karena UMP DKI tidak memungkinkan untuk memiliki hunian layak di DKI," jelasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menggandeng PT MRT Jakarta (Perseroda) melalui anak usahanya PT Integrasi Transit Jakarta dengan PT Rukita Bhinneka dan PT Cove Living Indonesia.
Baca Juga: "Sudah Punya Geng-geng Ini", Politikus PDIP Bongkar Rahasia Anies Baswedan
Alaspadu merupakan hunian sewa serupa indekos berkonsep co-living. Sedangkan, Rumapadu merupakan hunian kepemilikan berupa apartemen. Adapun sasaran penghuninya merupakan kalangan pekerja dengan penghasilan antara Rp7 juta hingga Rp20 juta per bulan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
