Yang terpenting menurut Rocky adalah supaya masyarakat bisa fokus ke DPR. Tapi kalau sekarang DPR seolah-olah menghalang-halangi mereka juga bisa termasuk (obstruction of justice). Karena seolah-olah mereka tidak terlibat.
“Padahal DPR adalah yang akan kena pertama kalau kasus ini (pembunuhan Brigadir J) masuk ke dalam ranah politik,” kata Rocky.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Kenaikan BBM Sudah Diprediksi: Pak Jokowi Tak Akan Korbankan Ambisinya, yaitu IKN
Ia juga melihat, di kasus ini, Presiden melalui Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia sebenarnya sedang menguji stabilitas politik. Apakah akan cukup kuat jika ia mau melakukan pergantian politik secara mendadak.
“Tapi dalam pengalaman banyak negara, pergantian aja gak cukup. Mesti ada pembaharuan struktural. Contohnya Ukraina yang membubarkan kepolisian, Meksiko membubarkan kepolisian, Hongkong juga begitu,” ujarnya.
Jadi menurutnya hal-hal yang pernah terjadi di dunia itu harus diwaspadai karena perubahan struktural akan menyangkut perubahan kekuasaan yang dipercepat.
“Disini kerapuhan dari keadaan ini. Nah, bagaimana jika Pak Mahfud mengatakan bahwa Presiden menghendaki pembubaran (lembaga kepolisian) total? Berarti itu sama saja DPR ikut dibubarkan, karena mereka itu terlibat (sebagai pengawas),” ujar Rocky.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty
Tag Terkait: