BLU Batu Bara Harus Komprehensif, Berbasis Risiko dan Inklusi

Bahasan mengenai pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) batu bara yang sedang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat menghasilkan lembaga yang sesuai dengan harapan semua pihak dan tidak merugikan pengusaha maupun negara dalam hal ini PT PLN.

Wakil Sekretaris Jendral Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Bhirawa Wicaksana mengatakan, BLU harus menjadi solusi bagi pengusaha pertambangan batu bara maupun perusahaan pelat merah penyuplai listrik.

"Solusi dari kami, kami melihat BLU harus komprehensif dan juga harus berbasis risiko dan inklusi," ujar Bhirawa dalam diskusi panel, Rabu (24/8/2022).

 Baca Juga: Aspebindo Nilai BLU Batu Bara sebagai Distribusi Kekayaan SDA Indonesia

Bhirawa mengatakan ada beberapa risiko yang sudah diidentifikasi asosiasi terkait pembentukan BLU batu bara, salah satunya terkait masalah pembayaran. Di mana BLU harus bisa menyinergikan antara beberapa pihak.

"Maka BLU batu bara harus bisa menyinergikan antara pemerintah, PLN, pemasok energi ataupun penambang, dan juga lembaga keuangan dalam bentuk misalnya financing," ujarnya.

Bhirawa menyebut pihaknya melihat bahwa BLU harus sebagai kebijakan yang inklusif bagi semuanya, pemerintah dan PLN juga dapat keuntungan.

"Kami sebagai pemasok juga harus aman pasokan modalnya, dan lembaga keuangan juga harus ikut serta di dalamnya yang akhirnya akan mendorong pembangunan dan ekonomi," ungkapnya.

Lanjutnya, ia memberikan catatan, di mana BLU harus menjadi solusi. Kedua, asosiasi mengusulkan formula penagihan untuk menghindari risiko piutang. Karena misalnya cashflow-nya tidak ada, maka pengusaha lagi yang kena masalah.

"Kemudian kami lihat BLU bisa bekerja sama nantinya dengan produk usaha batu bara, skemanya financing itu possible supaya pemasok kecil bisa juga semakin semangat dan tidak ada masalah pada pembayaran, pemungutan juga memberikan keadilan bagi pemasok dan sedapat mungkin tidak mengganggu arus perusahaan," tutupnya.