Resesi Ekonomi Dunia di Depan Mata, Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Antisipasi

Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno, mengingatkan potensi resesi ekonomi global membayangi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. 

“Menyambut 2023 eskalasi krisis diperkirakan belum mereda. Bahkan muncul risiko yang lebih dalam akibat potensi resesi ekonomi global dan meningkatnya tensi geopolitik antara Tiongkok dan Taiwan,” kata Dave dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, kemarin/

Dave menuturkan potensi resesi ekonomi global ini terjadi akibat adanya berbagai krisis yang datang bertubitubi mulai dari pandemi Covid-19, perang antara Russia dan Ukraina, hingga situasi geopolitik antara Taiwan dan Tiongkok yang tidak menentu.

Oleh sebab itu, ia menegaskan pemerintah harus menyiapkan skenario untuk mengantisipasi krisis yang semakin memperberat pelaksanaan APBN 2023. Terlebih lagi, APBN 2023 sudah tidak memiliki sederet privilege atau hak istimewa seperti dalam pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya yang dinaungi oleh UU Nomor 2 Tahun 2020.

Dave menjelaskan pelaksanaan APBN 2023 harus kembali ke konfigurasi normal tanpa adanya fasilitas seperti pelebaran defisit di atas 3% maupun burden sharing antara otoritas fiskal dan moneter. “

"Kali ini APBN tidak lagi dibekali dengan sederet privilege yang diberikan UU 2/2020 karena UU itu sudah habis masa berlakunya pada 2022,” ujarnya.