Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Negara Hadir Tangani Konflik Sosial di Kabupaten Maluku Tengah

Negara Hadir Tangani Konflik Sosial di Kabupaten Maluku Tengah Kredit Foto: KSP
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kantor Staf Presiden (KSP) bersama kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah provinsi Maluku, melakukan rapat koordinasi tingkat daerah terkait penanganan konflik sosial di Pulau Haruku, kabupaten Maluku Tengah, Jumat (26/8/2022).

Rakor dipimpin oleh Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Richard Tampubolon, dan perwakilan dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Baca Juga: Bisa Compang-Camping! Pakar Ekonomi Ingatkan Imbas Terparah buat Indonesia dari Konflik China dan Taiwan

"Sesuai arahan Kepala Staf Kepresidenan Bapak Moeldoko, penanganan konflik sosial di Haruku tidak bisa ditunda-tunda karena merupakan persoalan kemanusiaan. Seiring upaya rekonsiliasi antarpihak terus berproses, pemerintah juga mempersiapkan kebutuhan rekonstruksi dan rehabilitasi," kata Abetnego dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/8/2022).

Di hadapan peserta rakor, Abetnego mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kemensos dan BNPB yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang menjadi korban terdampak. Perencanaan Rekonstruksi dan Rehabilitasi juga  melibatkan KemenPUPR, ATR/BPN, Kementan, Kemenkes, dan Kemendikbud.

"Bantuan sosial diarahkan kepada para pengungsi Kariuw, dan juga ada santunan ahli waris bagi warga Pelauw. Ini salah satu upaya negara dalam memastikan hak-hak dasar warga Indonesia tetap terpenuhi," kata Abetnego.

Baca Juga: Agar Konflik Selesai, ASEAN Dorong Rusia Perkuat Kemitraan Damai

Untuk memaksimalkan bantuan sosial, ujar Abetnego, dibutuhkan atensi penuh dari para pihak di tingkat Desa/Negeri maupun Kabupaten, terutama terkait pada akurasi dan kelengkapan data.

"Berapa jiwa, berapa Kepala Keluarga ini datanya harus jelas. Sebab kalau tidak ada data yang akurat, sulit bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan, terutama untuk dukungan pembangunan rumah ataupun kebun warga yang rusak," terangnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Ayu Almas

Bagikan Artikel: