- Home
- /
- News
- /
- Megapolitan
DPRD DKI Rapat di Luar, Dikritik Keras: Tak Bisa Diikuti Warga dan Habisi Anggaran
Pj Gubernur merupakan PNS eselon I atau pegawai yang memiliki jabatan pimpinan tinggi madya.
"Setelah tanggal 16 Oktober pasti ada penggantinya, Pj-kan yang ditunjuk Kemendagri kemudian dilantik Pak Presiden," katanya.
Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, masyarakat Jakarta bisa kesulitan mengakses hasil rapat anggaran yang dilakukan DPRD DKI Jakarta di luar kota.
"Kalau (rapat) di luar daerah, di luar kota itu 'kan akses masyarakat, akses warga Jakarta walau sifat rapatnya terbuka, warga tidak bisa mengikuti," kata Ujang.
Ujang mengatakan, jika dilakukan di luar kota, masyarakat harus merogoh dompet lebih dalam jika ingin mengikuti rapat yang dilakukan secara terbuka itu, mulai dari ongkos perjalanan dan biaya menginap jika ingin mengikuti rangkaian rapat sampai selesai.
"Karena itu sejatinya dan sebijaknya, yang bagus dilakukan di Jakarta saja, kan di Jakarta banyak hotel-hotel yang megah dan bagus," ujarnya.
ant
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat