Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Analisis Rocky Gerung Nggak Main-main Soal Penjegalan Anies Baswedan Maju di Pilpres 2024: Konspirasi Kekuasaan Tidak Menginginkan Dia!

Analisis Rocky Gerung Nggak Main-main Soal Penjegalan Anies Baswedan Maju di Pilpres 2024: Konspirasi Kekuasaan Tidak Menginginkan Dia! Kredit Foto: Antara/Reno Esnir
Warta Ekonomi, Jakarta -

Publik dihebohkan dengan isu adanya penjegalan salah satu kandidat kuat bahkan disebut terkuat di luar lingkaran kekuasaan Presiden Jokowi sebagai calon presiden 2024 yakni Anies Baswedan.

Andi Arief Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bappilu Partai Demokrat menyampaikan informasi bahwa ada pihak yang ingin menjegal Anies Baswedan maju dalam kontestasi 2024.

Mengenai isu penjegalan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 ini, pengamat politik Rocky Gerung angkat suara.

Lewat video di kanal YouTube miliknya (Rocky Gerung Official) yang juga bersama oleh Hersubeno Arief dari Forum News Network (FNN), Rocky menilai setiap elektabilitas Anies naik, maka semakin bertambah juga hal-hal miring untuk menjegal Gubernur DKI Jakarta tersebut. Dalam hal ini, Rocky membahasakannya dengan surat perintah penyidikan (Sprindik).

Baca Juga: Analisis Rocky Gerung Nggak Main-main: Sekali Bu Megawati Bilang Tidak, Ganjar Pranowo Nggak Bakal Dapat Suara!

“Dalam setiap saat begitu elektabilitas Anies naik sprindiknya bertambah. Jadi elektabikitas Anies itu adu cepat dengan bakal keluarnya sprindik,” jelas Rocky.

Menurut Rocky, upaya penjegalan Anies memang bukan sesuatu yang baru.

Rocky menyebut bahwa Anies yang mencoba tampil apa adanya dengan tidak berpartai justru memiliki pesona tersendiri dari intelektualitas dan prestasinya selama memimpin DKI Jakarta.

“Anies berupaya untuk tampil sederaha tidak ada partai, tapi popularitas dia itu terletak pada kapasitas intelektualnya dan prestasi dia yang memang diperlihatkan di DKI,” ujar Rocky.

Rocky memberi contoh misalnya beberapa hal yang sifatnya kesalahan adminstratif justru dibesar-besarkan seakan sebuah kasus yang harus dilakukan penindakan hukum.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto

Bagikan Artikel: