Waspadai Bahaya Krisis Pangan, Diversifikasi Sumber Pangan Lokal Perlu Ditingkatkan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria menawarkan 10 agenda nasional untuk meningkatkan resiliensi atau ketahanan pangan di tengah isu krisis pangan dunia akibat perang Ukraina dan Rusia.

Menurut Arif, ke-10 agenda nasional ketahanan pangan disampaikannya dalam T20 Summit: Strengthening the Role of the G20 to Navigate the Current Global Dynamics, kemarin.

Arif mengungkapkan perlu ada upaya serius atas kondisi dunia yang dihadapkan pada masalah global. Sekitar 768 juta jiwa di dunia mengalami kelaparan pada 2021 atau meningkat sekitar 46 juta jiwa dari 2020.

Data Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan, ada 2 miliar orang mengalami masalah gizi dan 150 juta anak mengalami stunting. Mengantisipasi kondisi di atas, ia pun memaparkan 10 agenda nasional yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Pertama, intensifikasi dan pendampingan petani. Kedua, restorasi ekosistem dan tambahan ketersediaan lahan. FAO menyebutkan bahwa tahun 2030 perlu 5,4 miliar hektar lahan pertanian, di mana saat ini hanya tersedia 5,1 miliar hektar. Ketiga, sistem pangan berbasis komunitas.

Keempat diversifikasi pangan lokal sehingga masyarakat tidak tergantung hanya pada satu produk saja seperti beras atau gandum. Banyak alternatif untuk substitusi impor seperti pangan dari sagu, sorghum, singkong dan lainnya.

Kelima, lanjut dia, dengan peningkatan konsumsi protein hewani, baik ikan dan daging untuk peningkatan kualitas gizi. Keenam adalah inovasi untuk industri pangan lokal guna meningkatkan nilai tambah dan kandungan gizinya.

Ketujuh, pengembangan sistem logistik pangan berbasis kepulauan. Kedelapan, mengurangi food loss and waste (FLW) baik pada produksi, pasca panen, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi. Kesembilan, regenerasi dan penguatan kelembagaan petani.

Baca Juga: Antisipasi Bahaya Krisis Pangan, Kementan Siapkan Tiga Strategi Baru

Kesepuluh pentingnya arah kebijakan nasional yang berpihak pada pangan lokal, seperti kebijakan rasio kandungan pangan lokal pada setiap impor gandum.