Putri Candrawathi Masih Belum Ditahan Juga, Pakar Hukum: Kasus Ini Bisa Dijadikan Standar Penanganan Hukum Bagi Perempuan

Kasus pembunuhan Brigadir J masih belum menemukan titik terang meski para tersangka sudah ditetapkan. Hal ini makin diperparah dengan keputusan Polri yang mengabulkan penangguhan penahanan salah satu tersangka, yaitu Putri Candrawathi (PC).

Menanggapinya, Pakar hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Adyatma Abdullah menilai drama kasus ini masih berseri sebab belum adanya kesimpulan. Ia juga mengomentari soal PC yang masih bebas berkeliaran meski sudah jadi tersangka pembunuhan.

Baca Juga: Putri Candrawathi Masih Bebas, Deolipa Yumara Surati Kapolri: Ini Merusak Hukum

Menurut Adyatama, penahanan dalam hukum acara di atur dalam KUHAP pasal Pasal 1 butir 21, penahanan atau penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim.

Alasan penahanan, katanya, terbagi 2, yaitu alasan objektif dan subjektif. Alasan subjektif meliputi, tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi perbuatan pidana yang disangkakannya.

Sementara alasan objektif, Adyatma menuturkan tindak pidana yang diancam 5 tahun atau lebih. atau ada pasal pengecualian. Karena pasal yang disangkakan adalah pasal 340 dan 338 pembunuhan.

Baca Juga: Beda Pandangan LPSK dan Komnas HAM, Refly Harun: Kok Ngotot Rekomendasikan Soal Pelecehan Seksual Putri Candrawathi?

"Ancaman hukumannya di atas 5 tahun dan sampai 20 tahun serta hukuman mati, secara hukum terpenuhi alasan objektif penahan. Namun karena penahan adalah kewenangan penyidik maka berlaku alasan penahanan selanjutnya adalah alasan subjektif," jelasnya.

"Apakah tersangka akan menghilangkan barang bukti , mengulangi perbuatan dan atau melarikan diri. Kalau berdasar atas perfektif hukum, kembali lagi kepada subjektivitas penyidik apakah perlu penahanan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan," tambahnya.