Kendalikan Inflasi Daerah, Irjen Kemendagri Minta Pemda Tak Menunda Peninjauan Lapangan

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) melakukan langkah-langkah terukur untuk mengantisipasi inflasi di daerah. Pasalnya, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak terhadap kegiatan ekonomi di daerah, khususnya pada harga bahan pokok dan daya beli masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Tomsi saat melakukan kunjungan pengendalian inflasi dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni serta Tim Monitoring Evaluasi Serapan Anggaran dan Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (9/9/2022).

Baca Juga: Mencari Pengganti Anies Sulit, PWNU DKI Usul Begini ke Kemendagri: Setiap Hari Ada Saja yang Datang Cerita Masalah Jakarta

Tomsi mengatakan, Pemda harus segera turun ke lapangan untuk mengidentifikasi masalah dan kenaikan harga bahan pokok. Langkah ini dilakukan dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dirinya meminta agar langkah tersebut dilakukan tanpa harus menunggu Senin besok.

"Tentunya kalau sudah turun ke lapangan, Bapak-bapak akan bisa mengidentifikasi masalah. Jika ada kenaikan harga, bisa diidentifikasi di wilayah mana kenaikannya," katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/9/2022).

Tomsi menegaskan, pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama. Selain mengecek kondisi harga komoditas, Pemda juga perlu mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak. Dia menjelaskan, langkah pengendalian inflasi juga membutuhkan kepekaan kepala daerah.

Dalam kesempatan itu, beberapa Pemda mengaku sejumlah komoditas di daerahnya mengalami kenaikan harga seperti beras, telur, dan cabai. Menanggapi itu, Tomsi meminta Pemda segera merespons kondisi tersebut dengan sejumlah langkah.