Tim Kemendagri Turun ke Sultra, Daerah Keluhkan Lambatnya Juknis DAK

Tim Kementerian Dalam Negeri, terdiri dari Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi serapan anggaran dan penganggaran inflasi di daerah. Tim Kemendagri melakukan monev dan asistensi ke Sulawesi Tenggara, bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Jumat (9/9/2022).

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni membuka forum dialog terkait sejumlah masalah keuangan daerah dengan perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sulawesi Tenggara (Sultra). Dialog ini untuk mengetahui, kendala apa saja yang dihadapi daerah dalam merealisasikan serapan anggaran dan mengendalikan inflasi.

Baca Juga: Mencari Pengganti Anies Sulit, PWNU DKI Usul Begini ke Kemendagri: Setiap Hari Ada Saja yang Datang Cerita Masalah Jakarta

Sejumlah Pemda mengeluhkan lambatnya petunjuk teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebagai contoh, yang dikeluhkan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Lebih lanjut Fatoni menyampaikan, realisasi anggaran ini menjadi permasalahan setiap tahun, dimana realisasi di awal tahun selalu rendah walau nanti akan terkejar di akhir tahun. "Nah, monev ini memang kami lakukan untuk mempercepat realisasi APBD ini," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Kendari mengupdate realisasi serapan anggarannya yang sudah mencapai angka 60% per-September 2022. Pemkot Kendari juga mengungkapkan sejumlah hambatan yang dihadapi berkaitan dengan percepatan realisasi anggaran.

Untuk percepatan kegiatan yang bersifat belanja modal, Pemkot Kendari mengakui sudah menjalankannya, agar pembangunan secara fisik dapat dilakukan. Kendala utama sebelum perubahan itu adalah lambatnya pengerjaan fisik, dimulai dari proses lelang, pada saat pengerjaan dimana kontraktor tidak mau mengambil uang muka, hingga pembayarannya yang sering dilakukan di akhir tahun.

Fatoni menilai, Kota Kendari harus melakukan monitoring mingguan terkait realisasi anggaran. Dirinya pun memaparkan sejumlah solusi atas masalah yang dihadapi.