Menkeu: Penguatan Arsitektur Kesehatan Global adalah Isu Prioritas Utama dalam G20

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penguatan arsitektur kesehatan global adalah isu prioritas utama dalam Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan tonggak prioritas dalam menghasilkan tindakan nyata.

Baca Juga: Warning dari Menkeu Amerika, Ternyata Oh Ternyata, Jangan Anggap Enteng Ya!

"Terima kasih atas kerja keras dari Satuan Tugas Kementerian Keuangan dan Kesehatan, khususnya juga untuk kolaborasi Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan DUnia (WHO) yang telah mengembangkan dan merancang PPR FIF, dengan komitmen bersama yang kuat untuk mewujudkan inklusivitas dengan tata kelola dan pengaturan operasi yang simpel dan fleksibel, serta memiliki keterikatan yang kuat dengan G20," kata Sri Mulyani mengutip dalam rilis gabungan Pertemuan Perdana Dewan Pengelola Dana PPR-FIF, Minggu (11/9/2022).

Dewan Pengelola Dana Perantara Keuangan Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Respons Pandemi (PPR-FIF), yang merupakan capaian konkret G20 di bawah Presidensi Indonesia untuk inisiatif penguatan arsitektur kesehatan global, menggelar rapat perdana secara virtual pada tanggal 8-9 September 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu Sri Mulyani bersama dengan Presiden Grup Bank Dunia, David Malpass dan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization atau WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, memberikan sambutan sekaligus secara resmi membuka peluncuran Dana Perantara Keuangan-FIF (Financial Intermediary Fund).

Baca Juga: Lantik Pejabat Kemenkeu, Sri Mulyani: Apa Kontribusi Anda?

PPR-FIF bertujuan untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam memperkuat upaya membangun PPR pandemi yang juga akan melengkapi upaya berbagai lembaga pembiayaan yang ada, dengan fleksibilitas untuk bekerja melalui berbagai lembaga pelaksana.

Upaya pembentukan PPR-FIF dimulai pada masa Presidensi G20 Italia 2021 di mana G20 membentuk Panel Independen Tingkat Tinggi untuk mengusulkan hal-hal utama terkait pembiayaan yang dapat diatur secara sistematis dan berkelanjutan, untuk mengurangi kerentanan dunia terhadap pandemi di masa depan. Upaya ini selanjutnya dibahas dan disepakati serta akhirnya terwujud di bawah Presidensi Indonesia.