Ada Perbudakan Modern Saat Krisis Meruncing, PBB: Dampaknya ke Lebih 50 Juta Orang

Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada Senin (12/9/2022) merilis laporan tentang perbudakan modern. Jumlah orang yang dipaksa bekerja atau menikah di luar kehendak mereka telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir menjadi sekitar 50 juta pada hari tertentu.

"Krisis seperti pandemi Covid-19, konflik bersenjata, dan perubahan iklim telah menyebabkan gangguan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pekerjaan dan pendidikan sambil memperburuk kemiskinan ekstrem dan migrasi paksa," kata badan tersebut, dilansir Reuters.

Baca Juga: Inflasi dan Krisis Ekonomi Masih Menghantui Indonesia

Dibandingkan dengan hitungan terakhir untuk tahun 2016, jumlah orang dalam perbudakan modern telah meningkat sekitar 9,3 juta.

Menurut angka terbaru, kerja paksa menyumbang 27,6 juta dari mereka yang berada dalam perbudakan modern pada tahun 2021, lebih dari 3,3 juta di antaranya adalah anak-anak, dan pernikahan paksa sebanyak 22 juta.

ILO menemukan bahwa lebih dari setengah dari semua kerja paksa terjadi di negara berpenghasilan menengah ke atas atau berpenghasilan tinggi, dengan pekerja migran tiga kali lebih mungkin terkena dampaknya.

Laporan tersebut menyebutkan Qatar, yang telah menghadapi tuduhan pelanggaran hak-hak buruh yang meluas terkait dengan para migran yang bekerja di sana menjelang Piala Dunia sepak bola FIFA, yang dimulai pada bulan November.

Namun sejak ILO membuka kantor di ibu kota Doha pada April 2018, telah terjadi "kemajuan yang signifikan" terkait kondisi hidup dan kerja bagi ratusan ribu pekerja migran di negara tersebut, meskipun masih ada masalah dengan penerapan aturan perburuhan baru, kata laporan.

Kepala Eksekutif Qatar 2022 Nasser Al Khater Qatar mengatakan pada hari Kamis bahwa negara itu telah menghadapi banyak kritik yang tidak adil atas tuan rumah Piala Dunia yang tidak didasarkan pada fakta tetapi telah menanggapi setiap kritik yang adil.

Laporan ILO juga menunjukkan kekhawatiran tentang kerja paksa di beberapa bagian China.

Ini merujuk pada laporan yang dikeluarkan oleh komisaris hak asasi manusia PBB pada 31 Agustus yang mengatakan "pelanggaran hak asasi manusia yang serius" telah dilakukan di China dan bahwa penahanan orang Uyghur dan Muslim lainnya di Xinjiang dapat merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

China dengan keras membantah tuduhan itu.