Kredit Foto: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menegaskan pemerintah belum hendak mencabut kebijakan moratorium pemekaran wilayah. Ia pun berharap isu pemekaran wilayah tidak menjadi ajang politisasi terutama menjelang pelaksanaan pemilu.
Hal itu menanggapi adanya keinginan sejumlah wilayah untuk dimekarkan. “Saya kira kita berharap ini tidak menjadi (isu politik), karena memang ini pertimbangannya sangat teknis. Artinya, kemampuan daerah itu. Jadi, kajiannya sangat komprehensif, tidak hanya soal keinginan, tapi juga soal keberlangsungan daripada adanya pemekaran itu,” Kata Maruf di Jakarta, kemarin.
Maruf menegaskan pemerintah saat ini hanya melakukan pemekaran di Papua yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
“Papua dan Papua Barat ini memang ada kebutuhan khusus, baik karena untuk (peningkatan) pelayanan (karena) luasnya wilayah, dan kemudian juga untuk mempercepat kesejahteraan di Papua, dan juga tentu supaya pengawasannya lebih mudah,” terangnya.
Baca Juga: Rumah Sakit Wajib Sediakan Rekam Medis Elektronik Paling Lambat Akhir 2023
Sementara itu terkait banyaknya permintaan daerah untuk melakukan pemekaran wilayah, Wapres menuturkan bahwa pemerintah akan terus melakukan kajian mengenai berbagai kemungkinannya.
“Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi sampai hari ini memang masih moratorium dengan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri. Nanti akan kita lihat lagi berbagai kemungkinannya itu,” pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar
Tag Terkait:
