Guys! Ini Rekomendasi Langkah Strategis Mitigasi Serangan Bjorka

Lanjutnya, ia menyatakan, fenomena Bjork ini jadi mengangkat ke permukaan dua hal utama yang terjadi di Indonesia yaitu, kesadaran penyelenggara negara dan rakyat atas keamanan data masih rendah.

Adanya pernyataan bahwa data negara aman dan tidak menjadi korban hacking dari Bjorka, dapat dianggap bahwa penyelenggara negara tidak menganggap data masyarakat sebagai penting.

Sebaliknya masyarakat masih banyak yang melakukan sharing data (baik sukarela maupun diminta) dengan gampang tanpa mempertimbangkan datanya dapat disalahgunakan.

Kemudian, keamanan siber kita masih rendah, karena :

1. Penyelenggara PSE baik private maupun publik belum menerapkan standar-standar pengamanan yang selayaknya bagi keamanan data

2. Kegagalan instansi terkait dalam melakukan pengamanan siber/penerapan standard pengamanan. 

Seperti diketahui, BSSN (Badan Sandi dan Siber Negara) yang berdiri sejak tahun 2017 sudah memakai anggaran lebih dari Rp7 triliun dan kita masih merasakan minimnya dampak atas keamanan siber kita. 

Sementara Kementerian Kominfo sebagai pembuat kebijakan juga mengalami peningkatan anggaran drastis selama beberapa tahun terakhir. 

Ada komentar bahwa anggaran BSSN dan Kemenkominfo tidak cukup untuk mengamankan data nasional/siber nasional namun kita harus jujur bahwa kualitas layanan/ efektivitas pemakaian dana tersebut sendiri masih rendah. 

Apakah dengan meningkatan anggaran maka kualitas layanan dan efektivitas anggaran akan membaik dan kebocoran data kemudian dapat diminimalkan/dinihilkan ??.

3. Rendahnya anggaran cyber security di berbagai lembaga negara dan lembaga penting seperti keuangan seperti OJK,Kementerian Teknis dan sebagainya

4. Banyaknya data kita yang disimpan di luar negeri. 

Ambil contoh: data-data pemakaian kita di sosial media disimpan di server penyelenggara di luar negeri pula, banyak e-mail penyelenggara negara/ASN memakai e-mail public seperti Gmail dan Yahoo yang tentu saja merupakan celah kebocoran data negara juga.