Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Sekjen DPP PDIP Dituduh Sebar Hoaks, Jubir Partai Demokrat: Tak Perlu Fitnah, Kecuali Kalau Skenario Jahatnya Ketahuan

Sekjen DPP PDIP Dituduh Sebar Hoaks, Jubir Partai Demokrat: Tak Perlu Fitnah, Kecuali Kalau Skenario Jahatnya Ketahuan Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Warta Ekonomi, Jakarta -

Herzaky Mahendra Putra selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP dan Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat menyebut pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto adalah sebuah kebohongan. 

Herzaky juga berkomentar bahwa reaksi Hasto berlebihan seperti sekenario jahatnya telah ketahuan. 

Sebelumnya, Hasto menanggapi serius soal viralnya pernyataan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku siap turun gunung lantaran mencium tanda-tanda kecurangan pada Pemilu 2024

Hasto menyebut, SBY tidak bijak dengan mengeluarkan pernyataan tersebut. Ia lantas menyinggung dugaan kecurangan yang terjadi di Pemilu 2009. 

Baca Juga: Ada Upaya Gagalkan Anies Baswedan Bertanding di Pilpres, PKS Tak Ambil Pusing: Biarkan...

"Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab," kata Hasto seperti dilansir dari Suara.com (19/9/2022). 

Menurutnya, era kepemimpinan Suharto tidak ada manipulasi daftar pemilih tetap (DPT). Namun di era SBY dugaan manipulasi DPT terjadi. 

"Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat. Di luar itu, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk," tuturnya. 

Baca Juga: Kecewa Berat Sama Jokowi, Pengacara Brigadir J Ungkit Pilpres 2024, Ajak Masyarakat Pilih...

Selain itu, menurut Hasto, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan, kata dia, terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik SBY. 

Baca Juga: Meriahkan Bulan Bahasa Bali V, Desa Dangin Puri Kangin Gelar Berbagai Lomba

Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

Bagikan Artikel: