Gandeng Perguruan Tinggi Kelautan dan Perikanan Se-Indonesia, KKP Percepat Program Ekonomi Biru

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menginisiasi konsolidasi 5 program ekonomi biru bersama para pimpinan perguruan tinggi perikanan dan kelautan di seluruh Indonesia. Trenggono menyebut bahwa langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan pembangunan pesisir berkelanjutan dalam upaya mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Implementasi Ekonomi Biru diharapkan bisa menekan ancaman kerusakan ekologi akibat berbagai kegiatan ekonomi yang memanfaatkan laut," ucap Trenggono, dalam Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia di Gedung Prof. Soedarto Universitas Diponegoro, Selasa (20/9/2022).

Baca Juga: Lakukan Illegal Fishing, KKP Tangkap Dua Kapal Ikan Asing di Natuna Utara

Trenggono menyebut bahwa pihaknya telah menyiapkan lima program utama berbasis ekonomi biru yang menyeimbangkan kepentingan lingkungan dan ekonomi. Pertama, kata Trenggono, perluasan kawasan konservasi perairan mencapai 26,4 juta hektare dari target 32,5 juta hektare pada 2030 dengan fokus utama pengelolaan yang efektif untuk menjaga fungsi serapan karbon biru dan sebagai tempat pemijahan ikan.

Kedua, lanjut Trenggono, penangkapan ikan terukur berbasis kuota di enam zona yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini untuk menekan overfishing sehingga stok ikan terjaga dan terkelola dengan baik.

"Untuk membuat tata kelola laut menjadi legal, regulated and reported, Indonesia menetapkan kebijakan penangkapan ikan secara terukur yang berbasis kuota. Kebijakan ini akan diperuntukan kepada nelayan tradisional dan industri," kata Trenggono.

Baca Juga: KKP Sertifikasi Benih Ikan Dongkrak Produktivitas

Ketiga, dia menyebut bahwa peningkatan perikanan budidaya berkelanjutan dengan mendorong pengembangan komoditas unggulan, seperti udang, kepiting, lobster, rumput laut, dan ikan bernilai ekonomis tinggi. 

Keempat, kata Trenggono, guna menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik, pemerintah melakukan penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil termasuk memastikan kegiatan yang memanfaatkan ruang laut sesuai dengan alokasi, daya dukung, dan mitigasi dampaknya.

"Kemudian yang terakhir untuk menjaga kesehatan laut, salah satu program utama KKP adalah Bulan Cinta Laut. Program ini dilaksanakan melalui aksi bersih sampah laut di Indonesia dengan melibatkan nelayan," katanya. 

Guna memastikan kebijakan ini terlaksana dengan baik, kata Trenggono, implementasi program ekonomi biru akan dipantau menggunakan teknologi satelit dan kapal pengawas yang terkoneksi secara digital sehingga laut Indonesia akan termonitor dengan baik.

Baca Juga: Respons Laporan Warga, KKP Tangkap Dua Kapal Pencuri Ikan Berbendera Vietnam di Natuna Utara

Hal tersebut berbanding lurus dengan harapan dari Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Yos Johan Utama, yang menyampaikan bahwa upaya pembangunan kelautan dan perikanan perlu dilakukan dengan memberikan fasilitasi, alat, pendidikan, dan akses bagi masyarakat yang kurang mampu yang berkecimpung di dunia kelautan dan perikanan. 

"Anak-anak nelayan perlu diberikan kesempatan untuk belajar, sehingga secara bertahap dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir," tambahnya. 

Baca Juga: KKP Perkuat Data Ekspor Komoditas Perikanan ke Tiongkok

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mendukung adanya program ekonomi biru ini sebagai upaya transisi dari pembangunan berbasis daratan menuju pembangunan berbasis kelautan. 

"Kalau kita kalkulasi kekayaan laut kita luar biasa, ini menjadi modal penting dalam ocean based oriented," ujar Ganjar.